Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

A.       Latar Belakang Masalah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan. Karena itu upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan terus dilaksanakan.Berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan antara lain melalui berbagai pelatihan dan kompetensi guru, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun realitas menunjukkan kualitas pendidikan di negara ini memprihatinkan dan ironisnya daerah Propinsi Aceh.

Dari berbagai analisa, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebutkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata:(1) Kebijakan pelaksanaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan  pembelajaran yang terlalu menekankan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. (2) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara biokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang ditentukan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. (3) Peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggarakan pendidikan selama ini sangat minim, partisipasi masyarakat selama ini lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). (Dirjen Pendidikan Dasar Menengah 2001). Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. Salah satunya adalah memberikan otonomi kepada sekolah untuk pengambilan keputusan partisiatif yang melibatkan secara langsung.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diyakini sebagai suatu model Pelaksanaan kebijakan desentralisir pendidikan, yang merupakan suatu konsep inovatif dalam penyelenggaraan pendidikan : Mulyasa (2004 : 33) mengatakan bahwa : Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Berbasis Manajemen merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produkif. Hal ini disebabkan dalam konsep MBS, pengambilan keputusan diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yaitu sekolah, meskipun standar pelayanan minimumnya ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dalam mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan di sekolah.

Sejak dicanangkan penerapan MBS, mulai tahun 2001 sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Utara, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mencoba menerapkannya dalam pengelolaan sekolah, hal ini dapat dilihat perubahan pengurus BP-3 sekolah-sekolah menjadi pegurus komite sekolah. Keadaan ini sangat mengembirakan karena mulai penerapan MBS diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dengan muaranya pada upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Meskipun pencanangan penerapan MBS pada pegelolaan sekolah sudah berjalan lebih kurang 7 (Tujuh) tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, sehingga pelaksanaan MBS belum mencapai  keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di jajaran yang berstatus negeri, memang memerlukan sosialisasi, oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan pengajaran dan tingkat kecamatan di lakukan melalui berbagai upaya, Seperti:

1.      Memberikan penjelasan bahwa telah terjadi perubahan paradigma manajemen pendidikan dari yang bersifat birokratis hirarkis menuju demokratis.

2.       Menjelaskan keuntungan yang diperoleh dengan di terapkan Manajemen Berbasis Sekolah.

3.      Menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah salah satu ujud demokratisasi pendidikan di persekolahan.

4.      Dengan diterapkan manajemen berbasis sekolah, maka kepala sekolah memiliki wewenang yang besar dalam manentukan berbagai kebijakan sekolah.

5.      Mendorong kepemimpinan kepala sekolah untuk secara terus menerus mempersiapkan diri menerima dan melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai penguna jasa lembaga pendidikan.

6.      Menyadarkan pengelola atau penyelengara sekolah bahwa masyarakat  berhak memiliki akses kesekolah.

  

 Keberhasilan pelaksanaan MBS sangat di tentukan oleh kebijakan dari pemerintah dan jaga keterampilan kepala sekolah, guru guru, dan partisipasi masyarakat. Kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat harus mengerti bentuk pengembangan program pendidikan yang tepat dan layak di berikan pada peserta didik, serta dapat merencanakan segala program yang lebih operasional sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sehubungan dengan unsur-unsur yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap efektifnya MBS di sekolah, Nurcolis (2003:42) menyatakan:

Dengan MBS, unsur pokok sekolah memegang kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah yang kemudian menjadi lembaga non-struktur yang disebut dewan sekolah yang anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah, administrator, orang tua, anggota masyarakat dan murid.

Seiring dengan semakin gencarnya tuntutan akuntabilitas  para lulus sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan, MBS menjadi sekolah target utama penilaian, dam membebaninya dengan serangkaian kewajiban untuk melakukan banyak hal dalam rangka memenuhi segala kebutuhan pendidikan para peserta didik. Kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat harus mengerti bentuk pengembangan program pendidikan yang tepat dan layak diberikan pada peserta didik, serta dapat merencanakan segala program yang lebih operasional sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengenalan secara mendalam dan mendasar tujuan penerapan MBS merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, guru, orang tua dan masysrakat.

Semenjak adanya pemberian otonomi kesekolah dengan menerapkan konsep MBS, berbagai permasalahan muncul baik dari segi kesiapan SDM kepemimpinan kepala sekolah, guru, ketersediaan sarana dan prasarana dan partisipasi mayarakat. Permasalahan lain adalah perencanaan analisis SWOT dan strategi yang digunakan dalam melaksanakan MBS disekolah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan suatu studi untuk melihat bagaimana pelaksanaan MBS yang difokuskan kepada efekktivitas manajemen pada tatanan sekolah. Maka penulis tertarik untuk mengadakan  penelitian tentang: “Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Negeri 1 Matangkuli  Kabupaten Aceh Utara”

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Negeri 1 Matangkuli  Kabupaten Aceh Utara.

C.      Tujuan Penelitian

1.    Tujuan umum penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi dan analisis mengenai Pelaksanaan  Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Negeri 1 Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

2.    Tujuan khusus penelitian ini adalah :

a.         Untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

b.          Untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang kesiswaan di SMA Negeri 1 Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

c.         Untuk mengetahui  pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang personalia di SMA Negeri 1 Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

D.        Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah di atas  dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.        Bagaimanakah Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang kurikulum di SMA Negeri 1 Matangkuli ?

2.        Bagaimanakah Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang kesiswaan di SMA Negeri 1 Matangkuli ?

3.        Bagaimanakah Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang personalia di SMA Negeri 1 Matangkuli ?

E.       Manfaat Penelitian

1.    Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapakan informasi yang bermamfaat bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan terutama dalam menerapakan Manajemn Bernasis Sekolah.

2.    Secara praktis penelitian ini diharapkan pula bermamfaat bagi pihak yang tarkait dengan lembaga pendidikan seperti :

a.    Kepala sekolah dalam meningkatkan mutu manajemen sekolah yang di pimpin sehingga berimplikasi bagi pelaksanaan program perbaikan mutu sekolah di masa yang akan datang.

b.     Para guru dalam meningkatkan komitmen dalam upaya tercapai keberhasilan    dalam pelaksanaan MBS di SMA Negeri 1 Matangkuli.

c.    Upaya mengembangkan prinsip manajemen sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mempercepat pencapaian kecerdasan anak bangsa.

F.      Penelitian Terdahulu yang Relevan

M. Husen AB (2006) dalam tesisnya yang berjudul “hambatan-hambatan yang dihadapi kepala sekolah SMA Negeri Kabupaten Bireun dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ’’, mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1.  Belum adanya kesesuain antara jumlah guru dengan kebutuhan guru.

2.  Masih kurangnya SDM personil sekolah dalam membuat perencanaan analisis SWOT secara terperinci dan terpogram.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah dan partisipasi masyarakat.

Salman (2006) dalam tesisnya yang berjudul “Kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Negeri di Kabupaten Pidie’’, mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1.         Starategi yang ditempuh kepala sekolah dengan memberikan bimbingan dan supervisi terhadap guru sangat membantu guru dalam melaksanakan kerjanya.

2.         Pendekatan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru yaitu pendekatan sifat, perilaku dan pendekatan situasional.

3.         Komite sekolah diberdayakan dalam berbagai hal baik perencanaan program, pelaksanaan program dan pengawasan program.

Berdasarkan beberapa studi penelitian terdahulu yang relevan seperti diatas, maka di dapat gambaran bahwa kesuksesan penerapan MBS sangat berpengaruh pada kemampuan SDM baik kepala sekolah, guru maupun partisipasi masyarakat serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah serta strategi yang digunakan dalam melaksanakan MBS.

BAB II

 MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

DAN MUTU PENDIDIKAN

A.     Latar belakang lahirnya Manajemen Berbasis Sekolah

Latar belakang munculnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak terlapas dari kinerja pendidikan berdasarkan sistem secara sentralistik yang di terapkan sebelunya.Secara sentralistik, berbagai inovasi yang di terapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang di fokuskan pada pengajaran dan sistem evaluasi yang kesemuaitu kurang mendapatkan hasil yang maksimal.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui pelatihan dan peningkatan kopetensi guru, pengadaan buku dan alat bantu pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Berbagai indikator  mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sehugan dengan permasalahan tersebut, Depdiknas (2001:1) Mengemukan bahwa:

Berdasarkan pengamatan dan analisis sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu Pendidikan  tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu:

1.         Selama ini dalam meningkatkan mutu pendidikan terlalu di pusatkan pada input pendidikan dan kurang pehatian terhadap proses pendidikan, Padahal proses pendidikan sangat menentukan ouput pendidikan.

2.      Penyelenggara pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada kebijakan birokrasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi sekolah.

3.      Peran serta masyarakat dalam penyelenggara pendidikan sangat minim. Selama ini dukungan masysrakat berupa penyediaan dana, bukan pada proses pendidikan.

Berdasarkan kenyataan diatas, pemerintah berupayamembuat perbaikan, salah satu adalah melakukan reorientasi penyelenggarakan pendidikan yaitu dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari istilah School-Based Manajemen (SBM) yang pertama kali muncul dan popular di Amerika Serikat. Konsep ini ditawarkan ketika masyarakat mempertanyakan relevensi dan kolerasi hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Fattah (2000:8) manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai pengalihan dan pengambilan keputusan dari tingkat pusat sampai ke tingkat sekolah.Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan di pandang sebagai otonomi di tingkat sekolah dalam pemamfatan semua sumber daya, sehinga sekolah mampu secara mandiri, mampumengali, mengalokasikan, menentukanpiroritas, memamfaatkan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan kepada setiap yang berkepentingan.

Manajemen berbasis sekolah pada prinsipnya tergantung pada sekolah dan partisipasi masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik.MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi, serta manajemen di tingkat sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, Supriadi,dkk (2001:160) mengemukakan:

Dalam model-model sekolah yang merupakan pendekatan MBS dalam pengelolaanya, guru dan staf lainya dapat menjadi efektif karena ada partisipasi mereka dalam membuat keputusan. Dengan begitu, rasa kepemilikan terhadap sekolah menjadi lebih tinggi dan pengunaan sumberdaya pendidikan lebih obtimal sehingga di peroleh hasil yang lebih baik. Selanjudnya,kepala sekolah akan mempunyayi tanggung jawab yang lebih besar terhadap kinerja di lingkungan sekolah, dan beban kerja kantor pusat dan daerah dapat dikurangi dan hanya berkosentrasi pada peranan mereka dalam melayani sekolah.

            Dalam MBS, pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah mempunyayi peranan masing-masing yang saling mendukung dan sinergis atau dengan yang lainya. Sekolah berada pada bagian terdepan dari proses pendidikan, sehinga menjadi bagian utama dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Masyarakat di tuntut partisipasinya agar lebih memahami, membantu dan mengontrol proses pendidikan, sedangkan pemerintah berperan sebagai peletak kerangka dasar kebijakan pendidikan serta menjadi fasilitator yang akan mendukung tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Depdiknas (2001:21) menetapkan bahwa:

Fungsi-fungsi yang dapat disentralisasikan ke sekolah adalah (1) perencanaan dan evaluasi program sekolah, (2) pengelolaan kurikulum, (3) pengelolaan proses belajar mengajar, (4) pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan, (6) pengelolaan keungan, (6) pelayanan siswa, (7) hubungan sekolah dan masyarakat, dan (9) pengelolaan iklim sekolah.

1.        Perencanaan dan evaluasi program

Sekolah di beri wewenang untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhanya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga di beri wewenang untuk melakukan evaluasi, Khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri. Norkolis (2003:45) menyatakan bahwa:

 Perencanaan adalah rencana pengembangan sekolah yang setidaknya meliputi beberapa hal sebagai berikut: (1) visi dan misi sekolah, (2) identivikasi timbulnya permasalahan, (3) prioritas permasalahan yang dihadapi sekolah segera diselesaikan, (4) alternatif cara pemecahan masalah, (5) prioritas pemecahan masalah, (6) tujuan program sekolah, (7) rencana induk pengembangan, (8) sumberdana untuk membiayai program, (9) proposal penunjang blok-grent yang terdiri dari program dan perkiraananggaran, dan (10) membuat rencana anggaran pendapatan belanja sekolah yang memuat jenis program dan sumber dana dalam jangka waktu satu tahun.

2.      Pengelolaan kurikulum

Sekolah dapat mengembangkan kurikulum, namun tidak mengurangi isi kurikulum nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan local. Sehubungan dengan hal tersebut, Mulyasa (2004:41) Menyatakan bahwa:

Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru harus menjabarkan isi kurikulun secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, caturulan dan bulanan.

3.        Pengelolaan proses belaiar mengajar

Sekolah di beri kebebasan untuk memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristi guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.

4.        Pengelolaan ketenagaan

Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisa kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sangsi, hubugan kerja hinga evaluasi kerja tenaga kependidikan yang saat ini masih ditangani birokrasi diatanya.

5.        Pengelolaan peralatan dan perlengkapan

Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan perbaikan hinga pengembanganyan. Hal ini di dasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesediaan dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitanya secara langsung dengan proses belajar mengajar.

6.      Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasikan/pengunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah.sekolah jaga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegitan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan sehinga sumber keungan semta-mata tidak tergantung pada pemerintah.

7.      Pelayanan siswa

Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, bimbingan, penempatan untuk melanjukan kesekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu telah di desentralisasikan.Dalam pelayanan siswa yang di perlukan adalah peningkatan intensitas dan ektensitasnya.

8.      Hubungan sekolah dan masyarakat

Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan ketertiban, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan financial yang dari dulu telah disentalisasikan.Yang di perlukan adalah peningkatan inteisitas dan ektensitasnya. Indra Djati sidi (2001:133) menyatakan bahwa di era otonomi ini, partisipasi masyarakat sebagai kekuatan control dalam pelaksanna berbagai program pemerintah menjadi sangat penting terutama dalam bidang pendidikan.Karena partisipasi tersebut bisa menjadi sebagai pengontrol bagi pelaksanaan dan kualitas pendidikan di sekolah.

9.      Pengelolaan iklim sekolah

Lingkungan sekolah yang aman dan tertip, optimism dan harapan yang tingi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semagat siswa belajar. Iklim sekolah sudah merupakan kewenagan sekolah dan yang di perlukan adalah peningkatan intensitas dan ektensitasnya.

Dengan mendensetralisasikan berbagai bidang tersebut di harapkan tujuan utama MBS akan tercapai. Tujuan utama MBS tak lain adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terutama  meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi lebih baik.

            Mengapa perlu konsep konsep MBS diPelaksanaankan? Menurut Permadi ( 2001:19 ) asumsi dasar dari school- Based Manajemen (SBM ) adalah bahw asekolah adalah bahwa sekolah harus lebih bertanggung jawab mempunyai kewenagan yang lebih dan dapat dituntut pertanggung jawaban oleh yang berkepentingan. Dalam mengemban misinya sebagai pelayan dalam bidang pendidikan, maka Manajemen Berbasis Sekolah adalah sebagai bentuk desentralisasi dalam kewenangan mengambil keputusan pada setiap sekolah.

            Permadi (2001:99) berpendapat bahwa tujuan MBS adalah memberikan otonomi sekolah dan peningkatan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mencapai efesiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Efesiensi dicapai melalui keleluasaan mengelola sumber daya sekolah, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi Komite sekolah bersama masyarakat memberikan dukungan bagi peningkatan mutu sekolah, pengembangan profesionalisme para kepala sekolah dan guru–guru akan dapat ditingkatkan karena besarnya dukungan masyarakat disertai pengawasan mutu, transparansi, demokratis dan menghapuskan kecendrungan KKN dalam pengelolaan sekolah.

            Menurut Supriono dan Sapari (2001:5) tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan efesiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi pendidikan disekolah untuk mengelola urusannya, efesiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan akan lebih tinggi, karena sekolah yang lebih mengetahui keperluan dan kondisinya.

            Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk:(1) menjamin mutu pembelajaran anak didik (2) Meningkatkan mutu sekolah dengan memantapkan pemberdayaan melalui kemandirian, kreatifitas, inisiatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya sekolah (3) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan dengan mengakomodir aspirasi bersama (4) Meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah.

            Manajemen pendidikan berbasis sekolah akan menjadi sekedar wacana jika tidak diaplikasikan secara efektif di lembaga pendidikan.pewacanaan di anggab tuntas, langkah selanjutnya adalah melakukan penerapan dengan segala konsekuen yang dapat di pertanggung jawabkan. Perubahan manajemen dari yang bersifat konvensional seperti selama ini, dianggap membuang-buang waktu tanpa memberikan solusi efektif menuju pencerahan pendidikan.

            Aplikasi inovasi manajemen pendidikan melalui penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah, tidak hanya merupakan bentuk atau ujud pola manajemen berdasarkan program sekolah, tetapi telah melibatkan seluruh komponen-komponen yang ada di masyarakat dalam hal ini adalah: (1) orang tua peserta didik, (2) dunia usaha dan dunia kerja, (3) perindustrian dan (4) pemerintah.

            Seluruh komponen ini tidak bisa lagi melepaskan diri dari program pendidikan persekolahan, tetapi secara simultan ikut serta dalam menentukan arah dunia pendidikan sehingga tidak ada lagi saling menghujat jika produk pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen yang ada dalam masyarakat.

            Strategi Pelaksanaan yang bersifat aplikatif terhadap manajemen pendidikan berbasis sekolah dapat dilakukan dengan: (1) pemberian otonomi sekolah (2) Merangsang masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk membantu sekolah (3) Mendorong kepemimpinan sekolah yang kuat (4) Proses pengambilan kepetusan di lakukan secara demokratis (5) Bimbingan dilakukan secara terus menerus oleh stuan atasan (6) Sekolah didorong untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas terhadap Stekeholders, (7) Diarahkan untuk pencapaian tujuan sekolah dan (8) Secara terus menerus melakukan sosialisasi tentang manajemen pendidikan berbasis sekolah.

            Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah sebagai inovasi baru dalam manajemen pendidikan secara nasional, tentusaja memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kekuatan yang dimiliki persekolahan merupakan bersifat normative, seperti dimiliki rencana strategis, yang disusun berdasarkan Visi, misi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Kelemahan yang terdapat juga bersifat normatif: (1) Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah masih bersifat anjuran, (2) kotrol masyarakat belum memadai, (3) komite sekolah belum mampu memberikan bantuan secara penuh.

Kesadaran dan kesiapan sumber daya pendidikan untuk melaksanakan manajemen pendidikan berbasis sekola, walaupun masih perlu di sosialisasikan, telah menjadi fenomena baru dalam sistem penyelenggaraan persekolahan. Pengelolaan sekolah, terutama berstatus negeri telah berupaya melaksanakanya.Walaupaun belum semua personil sekolah (kepala sekolah,guru dan staf sekolah) secara utuh memahami penting dan perlunya manajemen pendidikan berbasis sekolah.Namun secara umum, personil sekolah memiliki kesiapan untuk menerapkanya, terutama sekolah yang berstatus swasta yang manajemen pengelolaanya memang telah menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah.

B. Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Upaya Mewujudkan Otonomi Dan Akuntabilitas Pendidikan

            Upaya desentralisasi dari berbagai penjuru dunia, menunjukkan bahwa desentralisasi dilakukan dengan beraneka ragam alasan baik yang tersurat maupun yang tersirat-alasan politik, pendidikan administrasi dan keuangan. Alasan-alasan ini dapat dikelompokkan dan berada dalam suatu spectrum yang luas. Berbagai alasan baik yang tersirat tersebut, setidak-tidaknya mengharuskan persekolahan lebih otonomi dalam menyelenggarakan proses manajemen dan pembelajarannya. Dengan adanya otonomi sekolah tersebut diharapkan persekolahan tersebut lebih akuntabel karena memahami apa kebutuhan dirinya dan juga kepentingan jasa kependidikan.

            Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan wujud dari otonomi persekolahan. Diberbagai Negara menerapkan berbagai prinsip-prinsip MBS. Ternya tak mampu merealisir tujuan pendidikan secara komprehensif. Artinya, sekolah lebih mandiri dan mampu menampung berbagai aspirasi pengguna jasa kependidikan ( Pelanggan dan jasa Stekholder. Karena itu, MBS sepertinya merupakan alternative afektif untuk diselenggarakan dilingkungan persekolahan Indonesia untuk saat ini, sehingga dapat memobilisir kemampuan dan potensi.

            MBS adalah bentuk alternative sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. Sebagai wujud dan reformasi pendidikan, MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. Supriadi, dkk ( 2001: 160 ) menyatakan:

Manajemen berbasisi sekolah berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi serta manajemen beretumpu ditingkat sekolah. Model ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat dan pihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi sebagai perwujudan desentralisasi pendidikan dan otonomi persekolahan adalah kebijakan pendidikan yang harus dilakukan secara konsekwen.

Memang tidaklah mudah untuk merealisir ide atau gagasan baru berskala nasional, apalgi tindakanitu diambil sebagai upaya perubahan paradigma. Nmaun demikian, perubahan pendidikan harus dilakukan, karena dipercayai dan diyakini semakin dekat pendidikan persekolahan dalam pengguna jasanya akan memudahkan persekolan memahami kebutuhan sendiri dan juga kebutuhan pengguna jasa kependidkan tersebut. Adapun ciri- ciri MBS dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Ciri- ciri Manajemen Berbasis Sekolah

Organisasi sekolah	Proses Belajar Mengajar	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya dan Administrasi
Menyediakan manajeman yang transformasional	Meningkatkan kualitas belajar siswa	Memberdayakan staf dan menempatkan personil yang dapat melayani keperluan	Mengidentifikasi sumber data dan mengaplikasikan sumber sesuai edngan kebutuhan
Menyususun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan	Mengembangkan kurikulum terhadap kebutuhan siswa / masyarakat sekolah	Memilih staf yang memiliki wawasan MBS	Mengelola dana sekolah
Mengelola kegiatan operasional sekolah	Menyelenggarakan pengajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi semua staf	Menyediakan dudkungan administrasi
Menjamin komonikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat	Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa	Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya
Menjamin terpeliharanya sekolah bertanggung jawab	Program yang diperlikan siswa	Kesejahteraan staf dan siswa	Memelihara gedung dan sarana lainnya

Sumber: Mulyasa( 2003:30 )

            Manajeman berbasis sekolah diterapkan untuk mengatasi hambatan institusional, seperti yang diungkapkan oelh Supriadi, dkk (2001: 153 ).

Ada empat unsur yang diidentifikasi menjadi penghambat potensi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, Khususnya pada tingkat pendidikan dasar, yaitu system organisasi yang kompleks ditingkat pendidiakan dasar, manajemen yang terlalu sentralistik pada tingkat SMA, terpecah belah dan bakunya proses pembiayaan pada kedua jenjang tersebut manajemen yang tidak efektif pada jenjang sekolah.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang hanya jika hanya dilihat karena adanya kelemahan institusional tersebut, seperti disentralisasi dalam bentuk otonomi persekolahan disemua dan jenjang pendidikan merupakan jalan keluar yang efektif mengatasi berbagsi kelemahan persekolahan selama ini.

Karena itu, untuk mengatasi institusioanal tersebut adalh dengan (1) Pemberdayaan lokal, (2) Menetapkan kembali tanggung jawab atas perencanaan jangka panjang daerah tingkat II sebagai titik berat pengelolaan merupakan jangka panjang desentralisasi, (3) Pembangunan kemampuan kelembagaan, (4) Memberikan otonomi yang lebih besar dengan manajemen sekolah bertanggung jawab, dan (5) Sistem pendanaan yang menjamin pemerataan dan efesiensi.

Berbagai hambatan penyelenggaraan pendidikan selama ini memang menjadikan mutu pendidikan terpuruk dan berada pada posisi yang memprihatinkan. Kenyataan yang terlihat adalah manejemen sekolah tidak mampu memobilisir potensi internal dan eksternal, karena itu MBS diharapkan mampu menggerakkan manajemen persekolahan dengan kekuatan atau potensi yang dimilikinya.

C.  Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Demokratisasi Pendidikan

            Manajemen Berbasis Sekolah memberikan ototnomi yang luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya pendidkian yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan dan melalui MBS diharapkan akan mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah, baik sebagai manejer maupun sebagai pimpinan sekolah.

            Para kepala sekolah, guru, pengelola pendidikan lainnya, orang tua serta masyarakat lainnya yang terkait harus menyadari dan menyakini mereka memiliki peran sebagai pelaku inovasi. Satori dan wahyudin ( 2001: 97 ) menyatakan bahwa Manajeman Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu model inovasi pendidikan di Indonesia, sebagaiman muara dari desentralisasi pendidikan dalam rangka pelaksanaan reformasi pendidikan. Dalam inovasi pendidikan kegiatan mencoba cara baru merupakan suatu keniscayaan. Tanpa adanya upaya peningkatan mutu manusia Indonesia, tata pergaulan dunia baru yang membutuhkan manusia unggul tidak akan tercapai dan kita hanya menjadai bangsa yang memiliki kualitas manusia yang rendah. Jika ini terjadi maka penjajahan dalam bentuk baru akan tetap melingkari kehidupan secara rasional.

            Karena fokus dari kegiatan ini untuk kepentingan anak didik melalui kualitas pelayanan pembalajaran yang diberikan sekolah, maka perlu dilakukan penilian dan asasemen atas pelaksaan inovasi tersebut. Pengkajian mengenai keberhasilan dan kekeurangan keberhasilan harus harus dilakukan untuk senantiasa mampu melakukan perbaikan dan penyempurnaan, karena hal ini sangat penting dalam upaya meningkatkan muttu pembelajaran didalam kelas. Pembelajaran yang berkualitas diasumsikan sebagai pembelajaran yang dinamis, bermakna dan terus berkembang dalam layanan optimal. Pergaulan tatanan dunia yang telah berubah saat ini, sudah seharusnya dimulai dari mengubah paradigma pendidikan, jika selama ini cendrung menggunakan paradigma birokratis hirarkis, selanjutnya harus menggunakan paradigma demokratis. Bagaimana pebedaan aspek- aspek  kedua paradigma tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Perubahan Paradikma Pendidikan Birikratis Hirarkis

 Ke Pendidikan Demokratis

No	Aspek	Paradigma pendidikan birokratis hirarkis	Paradigmapendidikan demokratis
1	Perencanaan	Top- down	Buttom- up
2	Pelaksanaa	Didasarkan instruksi petunjuk	Didasarkan atas profesionalisme
3	Standar	Output dan proses Nasional makro	Output Nas Makro, proses local mikro
4	Target	Nasional makro	Level sekolah- wilayah terbatas
5	Pemahaman tujuan target	Didasarkan atas pedoman dari pusat	Didasarkan atas kondisi sekolah
6	Sistem intensif	Seragam dan kepatuhan	Sistem prestasi
7	Umpan balik orang tua	Tidak diperlukan, kecuali para peserta didik yang bermasalah	Diperlukan secara teratur
8	Orientas	Pengembangan intelektual ( NEM )	Pengembangan aspek intelektual, personal dan sosial
9	Persepsi terhadap input	Masukan peserta didik diperlikan sebagai raw input, yang menentuakn hasil akhir	Masuakn peserta didik bukan merupakan raw input, melainkan klien yang memerlukan pelayanan jasa sekolah
10	Evaluasi	Dilaksanakan pada titik waktu tertentu dan bersifat seragam	Dilaksanakan setiap waktu dengan menekankan kebutuhan sekolah
11	Kontrol sekolah	Oleh atasan	Oleh orang tua peserta didik dan masyarakat
12	Pengambilan keputusan	Adanya ditangan kepsek dengan perkenaan atasan	Rapat guru, orang tua peserta didik dan masyarakat
13	Peran orang tua siswa dan masyarakat	Terbatasnya menyediakan dana	Terlibatnya dalam seluruh proses pendidikan, kecuali menentukan nilai.

Sumber : Zamroni (2001:13)

            Bagian diatas merupakan ilustrasi yang diharapkan terjadi jika desentralisasi sector pendidikan berlangsung sebagai mana yang direncanakan/ dinamika pendidikan yang selama ini terpasung oleh kebijakan dengan nuansa politik yang kental diharapakn mencair sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan kebijakan-kebijakan lainnya disektor pendidikan. Kebijakan disektor pendidikan harus setiap saat bergulir dengan segala upaya yang dapat meningkatkan mutu manusia Indonesia.

            Secara esensial MBS bertujuan meningkatkan efesiensi, mutu, relefasi dan pemerataan pendidikan. Sedangkan manfaat MBS menurut Mulyasa  ( 2003: 26 ) adalah:

MBS mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam  peranannya sebagai manejer maupun pemimpin sekolah melalui penyusunan kurikulum yang efektif, rasa tanggap sekolah terhadap segala kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntunan peserta didik dan masyarakat.

            Program prioritas harus difokuskan kepada penyusunan rencana peningkatan mutu pembelajaran siswa, meliputi proses dan hasil pembelajarannya. Kepala sekolah dan guru seyogianya memilik kreatifitas tinggi dalam menciptakan kegiatan atau siasat pembelajaran yang inovatif. oleh karena itu, perlu dipersiapkan tenaga baru yang professional melalui program pelatihan guru dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait yang memungkinkan tercapainya profesionalisme guru. Untuk kepentingan itu, diperlukan kemampuan manajerial Kepala Sekolah dengan model kepemimpinan yang mandiri dan demokratis, transfaran dan partisifatif sebagai refleksi dari kepemimpinan yang kuat memiliki akuntabilitas dan memberdayakan warga sekolah.

            Manajemen berbasis sekolah sebagai manajemen alternatif akan memberiakn kemandidian kepala sekolah untuk mengatur dirinya untuk mengatur dirinya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional. Pendekatan dan konsep MBS ini akan dapat dipelaksanakan di sekolah apabila ada komitmen yang tinggi dari berbagai pihak, yaitu orang tua dan masyarakat, guru, kepala sekolah siswa dan staf lainnya dan pemerintah sebagai mitra dalam mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah.

            Kata kunci yang harus menjadi perhatian kita semua adalah adanya kemauan untuk mengubah sikap, prilaku dan etos kerja semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, terutama warga sekolah, dalam memandang pendidikan sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki seharusnya dapat dikalahkan oleh tekad dan kemauan yang kuat dalam  mewujudkan kegiatan untuk melaksanakan peningkatan mutu. Keberhasilan juga akhirnya ditentukan oleh upaya sosialisasi kepada semua pihak serta pengarahan yang berkesenambungan, baik terhadap kegiatan yang bersifat akademis, meliputi tahapan, perencanaan, pelaksanaan dan hasil atau target yang telah ditetapkan.

            Sehubungan dengan adanya MBS, penulis mengambil kesimpulan MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang menawarkan otonomi luas pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah yang didukung partisipasi aktif masyarakat, sehingga peningkatan mutu pendidikan disekolah akan tercapai.

            Suatu program yang diancangkan akan berjalan dan berhasil secara maksimal apabila tidak terssedia berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung bisa berasal baik dari internal maupun eksternal. Dalam omplementasi Manajemen Berbasis Sekolah, secara luas dan mendasar yang amat diperlukan adalah dukungan politik baik itu dalam bentuk sistematis pelaksanaan, peraturan dan perundang- undangan formal. Dukungan finansial, dukungan sumber daya manusia beserta pemikirannya, sarana dan prasarana lainnya juga menjadi faktor pendukung yang penting.

            Akhirnya banyak waktu dan tenaga yang dicurahkan oleh para partisipan sekolah dalam menerapkan MBS. Konsekwensinya adalah munculnya kefrustasian, ketidakpuasan, menghabiskan tenaga dan akhirnya segera kembali kepada teknis sebelumnya. Dampak dari kesalahan semacam ini adalah menurunkan kepercayaan lembaga untuk mengubah dirinya menuju masa depan.

            Suasana seperti ini tampaknya yang diperlukan adalah pengetahuan dan keterampilan tentang perubahan organisasi atau dinamika organisasi yang secara detail. Tetapi ketika program ini mencakup sesuatu hal yang amat mendasar dan menyeluruh maka akan menghadapi kendala bila tidak dilakukan perubahan oranisasinya.

            Pada dasarnya, tidak ada satu strategi khusus jitu dan bisa menjamin keberhasilan impementasi MBS disemua tempat dan kondisi. Oleh karena itu, strategi Pelaksanaan MBS disuatu Negara dengan Negara lain bisa berlainan, antara suatu daerah dengan daerah lain juga bisa berbeda, bahkan antar sekolah dalam daerah yang sama pun berlainan strateginya. Sehubungan dengan strategi pelaksanaan MBS, Nurkholis ( 2003:135) menyatakn bahwa:

Pelaksanaan MBS merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua unsur yang bertangguang jawab dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah  strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1.      Mensosialisasikan konsep MBS ke seluruh warga sekolah melalui seminar, diskusi, forum ilmiah, dan media massa.

2.      Melakukan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah.

3.      Merumuskan tujuan situsional yang akan dicapai dari pelaksanaan MBS beradasarkan tantangan yang dihadapi.

4.      Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan melalui analisis SWOT.

5.      Memilih langkah- langkah pemecahan persoalan.

6.      Membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang beserta program- programnya untuk merealisasikan rencana tersebut.

7.      Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS.

8.      Melakukan pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasisl MBS.

Jika MBS dapat diterapkan secara konsekuen, sesuai dengan strategi diatas maka akan berimplikasi luas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan disetiap persekolahan. Menurut Fattah (2000:21) bahwa implikasi dari penerapan strategi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah menciptakan kondisi diantaranya perubahan pengelolaan dengan mendelegasikan kekuasaan kepada kepala sekolah.

Sistem akuntabilitas terutama bagi para pengguna jasa pendidikan perlu mendapat perhatian. Sehubungan dengan itu agar sekolah sellalu berhati- hati dalam pengelolaan pendidikan dan anggaran, meskipun melaksanakan pengawasan- pengawasan yang baik tidaklah mudah. Mulyasa (2003:24) menyatakan bahwa:

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat Pelaksanaan tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut:

1.    Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.

2.    Bertujuan bagaimana memanfaat kan sumber daya lokal

3.    Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik  seperti kehadiran,   hasisl belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru dan iklim sekolah.

4.    Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah dan perubahan perencanaan.

Berbagai uraian diatas setidaknya menjelaskan bahwa upaya perbaikan pendidikan terus dilakukan. Pada akhirnya nanti akan ditemukan sebuah format baru yang mana pendidikan dapat menjadi sokoguru dalam pemberdayaan bangsa secara keseluruhan.

            Namun yang pasti, MBS diharapkan mampu menghapus berbagai kelemahan penyelenggaraan pendidikan, menurut Tilaar (1999:8) menyatakan bahwa:

1.              Sistem pendidikan yang kaku dan desentralistik.

2.             Sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat.

3.             Kedua sistem tersebut diatas ditunjang oleh system birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa.

4.             Terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari alat birokrasi .

5.             Pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, lebih pada proses pengisian otak ( kognitif ) pada anak didik.

6.             Anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kretif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu.

            Berbagai kelemahan pendidikan diatas telah mengorbankan waktu yang panjang, sumber daya dan tenaga yang terbuang, karena itu pengorbanan yang besar seharusnya tidak terulang lagi. MBS diharapkan menjadi peluang dalam menghadapi berbagai  tantangan pendidikan, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

            Penulis berkesimpulan penerapan MBS akan efektif dan efesien apabila didukung oleh SDM yang professional untuk mengoperasikan sekolah, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung PBM. Strategi MBS terhadap warga sekolah berupa sosialisasi pada pelatihan terhadap SDM warga sekolah tentang penerapan MBS serta di dukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

D.  Pihak-pihak yang Berperan dalam Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah.

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, masing-masing pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan disekolah harus memiliki peran yang sama penting.masing-masing pihak yang dimaksud adalah kaotor pendidikan pusat, Kantor pendidikan daerah kabupaten/kota, dewan sekolah, kepala sekolah, para guru, orang tua siswa dan masyarakat.

1.    Peran kantor pendidikan pusat dan daerah.

            Peran dan fungsi departemen pendidikan di Indonesia pada era otonomi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 menyebutkan bahwa tugas pemerintah pusat antara lain menatapkan standar kopetensi siswa dan warga, pengaturan kurikulum nasional dan system penilaan hasil belajar, penetapan pelaksanaan pendidikan, penetapan persyaratan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa, menjaga kelangsungan proses pendidikan yang bermutu, menjaga kesetaraan mutu antara daerah/kota agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok, menjaga kelansungan pembentukan budi pekerti, semnagan kebangsaan dan semangat nasionalisme melalui program pendidikan.

            Nurkolis (2003) menyebutkan bahwa:

           

            Peran pemerintah pusat dalam pengaturan pendidikan akan lebih bersifat stategis dan menghindari wilayah operasional. Hal-hal yang bersifat operasional akan ditentukan sendiri oleh sekolah besrta orang tua siswa dan masyrakat sekitarnya. Yang perlu diperhatiakan adalah kebijakan strategis yang ditetapakan pemerintah harus memberikan ruang gerak kepada sekolah yang lebih besar lagi sehingga kreativitas sekolah untuk mengembangkan sekolahnya dapat berkembang dengan maksimal.

2.    Peran pemerintah daerah kabupaten/kota

            Peran pemerintah daerah kabupaten/kota adalah menfasilisasi dan membantu staf sekolah atas tindakanya yang akan dilakukan sekolah. pemerintah daerah bertugas untuk mengembangkan kinerja staf sekolah dan kinerja siswa. Oleh karena itu, kantor pemerintah daerah memerlukan karyawan yang potensial, mampu menyeleksi dan menyaring para pelamar, menjalin komunikasi dengan para pelamar yang berkualitas dalam mengisi lowongan pekerjaan.

            Dalam kaitanya dengan kurikulum, kantor pemerintah daerah menspesifikasi tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan dan kemudian memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menentukan metode untuk menghasilkan mutu pembelajaran. Bahkan beberapa daerah menyerahkan pemilihan buku pelajaran kepada sekolah.

            Sehubungan dengan hal tersebut, nurkolis (2003:117) menyebutkan bahwa secara lebih spesifik dinas pendidikan kabupatr/kota menjalankan tugans dan fungsi sebagai berikut:

1.             Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di Kabupaten/ Kota.

2.             Memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh asset atau sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga guru, prasarana, dan sarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan sebagainya.

3.             Melaksanakan pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidikan di Kabupaten/ Kota.

4.             Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tugas dan fungsi pokoknya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapakan oleh pemerintah pusat dalam menerapakan MBS.

                        Selanjutnya Nurkolis (2003:117) mengemukakan selain tugas diatas, dinas kabupaten/kota juga mempunyanyi peranan sebagai:

1.      Evaluator dan inovator, yaitu mengevaluasi potensi daerah Kabupaten/ Kota.

2.      Motivator, yaitu memberikan motivasi kepada para kepala sekolah berupa penghargaan atas keberhasilan dan memberikan hukuman atas kekeliruan dalam menjalankan tugas.

3.      Standardisator, yaitu bersama-sama dengan para kepala sekolah membuat standar mutu berdasarkan kebutuhan daerah tersebut, kebutuhan nasional, dan kebutuhan global.

4.      Informan, yaitu menyampaikan informasi kepada para kepala sekolah akan segala kebijakan pendidikan dikabupaten/kota.

5.      Delegator yang mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kesekolah masing-masing dalam hal pengambilan keputusan, pembinaan sumberdaya manusia, pemberian penghargaan dan hukuman serta berbagai informasi.

6.      Koordinator, yaitu mengoordinasikan program-program pendidikan didaerah Kabupaten/ Kota tersebut dengan kabupaten/kota lain sehingga tidak terjadi kesenjangan mutu antara kabupaten/kota.

3.    Peran dewan sekolah dan pengawasan sekolah

Dewan sekolah akan memiliki peran untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang luas, menyatukan visi, memperjelas visi baik untuk pemerintah daerah maupun untuk sekolah itu sendiri. Dewan sekolah menentukan kebijakan sekolah ,visi, dan misi sekolah dengan mengacu kepada ketentuan nasional dan daerah. oleh karena itu dewan sekolah sebaiknya diisi oleh mereka yang mampu menganalisis kebijakan pendidikan , mampu melaksanakan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah , serta memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan daerahnya .

Dewan sekolah sebagai wadah yang diharapkan bisa menyatukan komponen sekolah. oleh karena itu pimpinan dewan sekolah dipilih dari mereka yang benar – benar memiliki kemampuan kepemimpinan dan bukan mampu manajerial. Pimpinan dewan sekolah sebaiknya bukan pejabat pemerintah. melainkan tokoh masyarakat yang telah diakui kapasitas kepemimpinanya. karena fungsi dewan sekolah bukan fungsi structural dimana tugas – tugas yang diberikan kepada anggota dewan sekolah didasari oleh adanya kepentingan bersama .rasa kepentingan bersama itu taklain adalah kepentingan untuk meningkatkan kualitas seluruh siiswadisekolah itu yang akan berpengaruh terhadap masyarakat disekitarnya. Nurkolis (2003:119) yang menyebutkan bahwa:

Pengawas sekolah juga berperan sebagai fasilitator antara kepada kebijakan pemerintah daerah kepada masing-masing sekolah, antara lain untuk menjelaskan tujuan akademik dan anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan visi pemerintah daerah

            Para pengawas juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme staf sekolah, melakukan eksperimen metode pengajaran, bertindak sebagai model dalam melaksanakan MBS dengan cara melakukan sendiri dan menciptakan jalur komunikasi antara sekolah dengan staf pemerintah daerah

            Peran pengawas sekolah harus diarahkan pada supervisi dalam makna yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan bantuan dan pengarahan kepada guru dan staf sekolah bila menemui kesulitan, peran pengawas sekolah sebagai supervisor yang selama ini mencari kesalahan para guru dan staf sekolah harus dihentikan karena tindakan yang demikian tidak akan mampu menciptakan budaya sekolah yang baik dan kuat.

4.    Orangtua Dan Masyarakat

Tata hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat dimaksud untuk mendukung penciptaan suasana yang kondusif bagi proses pembelajaran siswa yang efekti dan pengembangan kepribadian serta budi pekerti siswa baik disekolah maupun dirumah. Hubungan antara masyakat dan sekolah secara harmonis menurut Nurkolis ( 2003 : 126 )

Tata hubungan sekolah dengan orangtua dan masyarakat paling tidak memuat:

1.      Upaya dan bantuan orang tua untuk ikut serta mendidik anak–anaknya dalam bersikap, berprilaku dan belajar di rumah dalam upaya mendukung pendidikan budi pekerti in- action disekolah

2.      Saling tukar informasi antara sekolah dan orang tua tentang perkembangan kepribadian dan belajar anak masing-masing serta upaya mencari Alternatif pemecahan bila mana anak mereka mengalami hambatan balajar atau masalah etika dan moral.

3.      Pemecahan masalah apabila terdapat kesalah phaman antara sekolah dengan orang tua dalam pendidikan anak- anaknya.

5.    Peran guru dan Administrasi

      

            Sehubungan dengan guru sebagai salah satu komponen sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan MBS, maka guru dituntut untuk dapat meningkatkan profesionalismenya sebagai pengajar dan pendidik, Nurkolis (2003:123) menyatakan peran guru dalam MBS, adalah sebagai rekan kerja, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pengajaran.

            Agar para guru memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan sekolah, maka perlu dilakukan desentralisasi pengetahuan. Dan ini merupakan tanggung jawab kepada sekolah dalam mensosialisasi MBS terhadap guru dan personil sekolah.

6.    Kepala sekolah

            Kepala sekolah adalah sebagai pelaksanaan terhadap pelaksanaan MBS di sekolah yang bertindak sebagai motivator dan koordinator dalam keefektivitas MBS, di sekolah. Dalam kerangka MBS, menurut Mulyasa (2003:28) Kepala Sekolah harus:

1.      Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar.

2.      Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan belajar.

3.      Memiliki kemampuan dan ketermpilan mengatasi situasi sekitar berdasarkan apa yang seharusnya serta mampu memperkirakan kejadian dimasa depan berdasarkan situasi sekarang.

4.      Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pendidikan disekolah, da

5.      Mampu memamfaatkan peluang, menjadi tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.

Sehubungan dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan MBS, penulis berkesimpulan keberhasilan pelaksanaan MBS sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah, guru dan partisipasi masyarakat sebagai pelaksanaan MBS dan merupakan faktor yang paling dominan terhadap penerapan MBS dan juga tergantung pada kesiapan SDM serta kerjasama yang harmonis antara pihak terkait diatas akan menentukan keberhasilan penerapan MBS.

Dalam melaksanakann MBS diperlukan keterlibatan semua personil sekolah baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah para guru, pegawai orang tua siswa dan komite atau dewan sekolah. Dalam Depdiknas ( 2001:3) dikemukakan bahwa: Manajemen Berbasis Sekolahsebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/ keluesan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Selama ini pendidikan nasional diselenggarakan secara birokrasi yang bersifat sentralistik yang implikasinya yaitu: (1) pemerintah pusat selalu memposisikan sekolah sebagi penyelenggara pendidikan yang serba diarahkan atau diberi petunjuk, maka sekolah sangat menguntungkan diri kepada keputusan pemerintah pusat. Padahal untuk sampai pada suatu kesimpulan yang final, birokrasi yang ditempuh sekolah sangat panjang, biasanya harus terlebuh dahulu melalui jenjang organisasi tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi pusat dengan masing- masing organ yang relefan pada setiap jenjang, sebab setiap organisasi pendidikan yang merupakan birokrasi pendidikan dan memiliki struktur organisasi yang harus dilalui pula oleh sekolah, ini menyebabkan kemandirian sekolah tidak berkembang seperti layaknya sebagai akibat terjadinya kekurangan mandiri sekolah. Secara perlahan namun sekolah akan kehilangan dorongan, inisiatif untuk memajukan institusinya, termasuk upaya meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan cita- cita pendidikan. (2) Yang dilakukan pemerintah selama ini terhadap pendidikan lebih difokuskan kepada penyediaan aspek input seperti guru, kelengkapan- kelengkapan pendidikan atau fasilitas, buku paket sekolah maupun buku bacaan siswa serta guru, berbagaia media pendidikan, dengan harapan  peningkatan mutu akan terjadi dengan sendirinya apabila aspek pendidikan sekolah dipenuhi. Namun demikian asumsi tersebut tidak menjadi kenyataan sebab pemenuhan input tanpa dibarengi dengan proses pendidikan yang baik, maka tidak akan membuahkan hasil yang berkualitas dalam pendidikan, baik hasil dalam bentuk akademik seperti prilaku, pengalaman agama, etika/ moral dan lain- lain. (3) Kebijakan pendidikan oleh pemerintah kepada sekolah kurang mengkondisikan partisipasi masyarakat sekitar sekolah sehingga peserta masyarakat terhadap upaya memajukan sekolah sangat minim. Secara umum masyarakat hanya berpartisipasi dalam aspek financial yang merupakan input sekolah. padahal masyarakat sangat perlu berpartisipasi terhadap proses pendidikan (pengambilan) keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, padahal sekolah sebagai lembaga yang berada ditengah-tengah masyarakat dalam mencerdaskan anak- anak, mereka memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (akuntabilitas). Padahal selama ini sekolah tidak memiliki beban untuk mempertanggung jawabkan kinerja pendidikan terhadap masyarakat, khususnya orang tua siswa.

Sebagai suatu bentuk manajemen baru yang menekankan pada otonomi sekolah, maka manajemen berbasisi sekolah menuntut adanya rekonstruksi sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Operasionalisasi School Based Manajemen  ini dapat dimulai dari pengembangan aspek organisasi yaitu: (1) struktur organisasi sekolah perlu diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan besarnya tuntutan tugas dalam rangka profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dan pencapaian mutu sekolah sebagaimana harapan pelanggan pendidikan, (2) Membentuk komite sekolah yang merupakan penyatuan BP3 dan komite sekolah. komite sekolah merupakan mira kerja Dinas Pendidikan kecamatan dan kepala sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat. Komite sekolah dipilih dari orang tua siswa dan unsur masyarakat dari berbagai keahlian, (3) Memantapakan arah dan kebijakan sekolah. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite dan guru-guru, perlu merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi peningkatan manajemen sekolah/ madrasah melalui aktifitas pembelajaran murid, (4) Pengembangan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat di daerah. Sistem ujian kontrol terhadap proses belajar, (5) pengembangan sumber daya manusia disekolah. Kepala Sekolah, guru-guru dan karyawan ditingkatkan kemampuannya sebagai tugas dan tanggung jawab, (6) Pembinaan siswa dengan dukungan organisasi siswa di sekolah diarahkan kepada pembinaan siswa berbakat, (7) peningkatan sumber pembiayaan sekolah, sarana dan prasarana, (8) Dukungan masyarakat melalui komite sekolah.

Manajemen berbasis sekolah memiliki peluang besar dalam mendorong gerakan perbaikan mutu pendididkan dalam era otonomi daerah. Namun mutu sumber daya manusia pelaksana pendidikan yang menentukannya . Terutama  kemampuan kepala sekolah mewujudkan ide-ide baru dan menawarkan program perbaikan mutu sesuai dengan ide, tujuan dan fungsi manajemen berbasis sekolah.

Berkaitan dengan restrukturitasi sekolah, Salisbury (1996:20) menjelaskan, school restructuring today must reflex what learning might so that be like tomorrow. If we redesign school, we should desaign them so that they become fluid organization that will change and adapt easily to new circumstances”. Perubahan dan kondisi memang harus bisa diadaptasikan sekolah, bahkan tidak itu saja justru manajemen sekolah harus bisa merencanakan perubahan yang diinginkan oleh sekolah. tidak hanya mengantisipasi perubahan yang ada dilingkungan sekolah akan tetapi mendesain arah perubahan yang diinginkan.

Manajemen berbasis sekolah memilik potensi besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru dan pengelola sistem pendidikan (administrator) secara professional. Oleh karena itu keberhasilan dalam mencapai kinerja unggul akan sanagt ditentukan oleh faktor informasi, pengetahuan dan insentif yang berorientasi mutu, efesiensi dalam kemandirian sekolah.

Fattah (2000:17) berpendapat bahwa Manajemen berbasis Sekolah secara konsepsional akan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efesiensi, manajemen keuangan, pemerataan kesempatan dan pencapaian tuuan politiksuatu bangsa lewat perubahan kebijakn desentralisasi diberbagai aspek seperti poltik, edukatif, administrative dan anggaran pembiayaan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) selain akan meningkatkan kualitas belajar mengajar dan efesiensi operasional pendidikan, juga tujuan politik terutama demokratisasi disekolah.

Untuk melakukan perubahan manajemen pendidkan diperlukan keterlibatan semua pihak yang terkait dengan penelenggaraan pendidikan. Organisasi pendidikan merupakan bidang yang penting dalam memulai perubahan manajemen ini. Para kepala sekolah, guru-guru dan pendidikan lainnya secara esensial adalah manejer yang menempati fungsi strategis dalam menjawab tuntutan perubahan manajemen sekolah.

Perubahan manajemen sekolah dengan mengeplikasikan manajemen berbasisi sekolah didasarkan telah mendesak untuk mempercepat kemajuan sekolah. Para guru-guru harus bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan yang muaranya lulus berkualitas. Demikian pula para manajer atau kepala sekolah harus berfunsi sebagai dari kerjasama dalam lembaga untuk menjamin perubahan dalam lingkungan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah mengharuskan kepemimpinan pendidikan yang professional, sebab jika tidak, maka manajemen berbasis sekolah kurang mendapat perhatian sebagai tindakan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat dan local stekholder mempunyai keterlibatan tinggi. Kekuatan model keterliban tinggi adalah memberikanb kerangka dasar bahwa setiap unsure dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efesiensi dan pemerataan kesempatan pendidikan. Demikian pula manajemen berbasis sekolah member peluang kepada guru dan kepala sekolah untuk mengelola sekolah menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan tinggi dalam membuat keputusan pendidikan. Rasa kepemimpinan para personel sekolah menjadi lebih tinggi yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap lebih baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan hasil. Pengelola sekolah juga akan mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap lingkungan sekolah.

Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk reformasi pendidikan yang prinsipnya sekolah memperoleh kewajiban, wewenang dan tanggung jawab yang tinggi dalam meningkatkan kinerja terhadap setiap/ stekholders. Peningkatan kinerja sekolah secara unggul akan berhasil jika sekolah diberdayakan untuk mengenal perubahan dan memiliki kekuasaan dalam organisasi sumber daya prestasi sekolah diukur dari perkembangannya sehingga semua program kegiatan sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada siswa secara optimal.

Untuk menghasilkan mutu yang baik, penerapan konsep manajemen berbasis sekolah menurut Fattah (2000:12) perlu memperhatikan aspek- aspek mutu yang harus dikendalikan secara komprehensif, yaitu : (1) karakteristik mutu pendidkan, baik input proses maupun output, (2) pembiayaan (3) metode atau deliveri / sistem pembiayaan bahanatau materi pelajaran, (4) Pelayanan kepada siswa dan orang tua / masyarakat”.

Untuk itu kepala sekolah dan guru harus memahani konsep mutu dalam pendidikan sebagai mana dikemukakan diatas paling tidak kepala sekolah harus menyusun visi, misi strategi dan tujuan sekolah dalam menjangkau masa depan. Kewenangan dan pengawasan dalam pelaksanan pendidikan disekolah terutama terhadap kurikulum yang berbasis keperluan masyarakat adalah milik kepala sekolah dan guru-guru. Strategi peningkatan mutu sekolah adalah dimulai dari perubahan manajemen sekolah yang operasional rutinitas kepada manajemen berbasis sekolah. Intinya adalah pembaharuan dalam konsep mutu, pembiayaan metode dan pelayanan pendidikan terhadap pelanggan baik pada murid, guru, orang tua, masyarakat dan industri. Karena itu, disamping kepemimpinan yang kuat diperlukan peran serta masyarakat untuk peningkatan mutu sekolah.

E.            Perubahan Pola Manajemen Pendidikan Kedepan

Berkaitan dengan otonomi daerah, maka para kepala sekoalah harus bersiap diri untuk tidak lagi bergantung kepada kekuatan birokrasi di atasnya, akan tetapi memberdayakan semua potensi demi kemajuan sekolah. Pertam adalah kesiapan (readiness) dari pola berpikir para personil sekolahnya, di mana ‘mau dam mampu’ mengendalikan semua resources serta penuh percaya diri bahwa dengan kekuatan sendiri dapat mengembangkan sekolahnya. Ini akan lebih berat bagi sekolah-sekolah kecil yang selama ini sangat tergantung pada uluran pemerintah pusat. Di sini kepala sekolah dengan conceptual-skillnya mampu meneliti kembali seluruh  sumberdaya yang ada di sekitar sekolah. Pimpinan harus dengan jeli dan tepat dalam mengoptimalkan kemampuan para guru dan tenaga lain untuk memelihara dan meningkatkan kegiatan sekolah yang di anggap sebagai aktivitas unggulan. Oleh karena itu, sekolah harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya dan masyarakat kelompok pemerhati pendidikan, agar pengembangan sekolah  tersebut sejalan dengan kebutuhann masyarakat sekitar.

Kondisi sekolah saat ini, terutama sekolah-sekolah negeri, menurut analisis Bank Dunia bahwa:

(a)     Kepala sekolah hamper tidak memiliki kewenangan cukup dalam mengelola keuangan sekolah yang dipimpinya,

(b)   Kemampuan manajemen para kepala sekolah pada umumnya rata-rata rendah terutama pada sekolah negeri,

(c)    Pola anggaran tidak memungkinkan guru yang mengajarnya baik dapat memperoleh tambahan tambahan insentif,

(d)   Peranserta masyarakat sangat kecil dalam pengelolaan sekolah,

Dengan adanya otonomi pendidikan ini, kepala sekolah mempunyayi kewenangan yang lebih luas untuk mengaktualisasikan  kemampuan manajerialnya demi kemajuan sekolah yang dipimpinnya.

Tabel 2.3

Dimensi-dimensi Perubahan Pola Manajemen Sekolah

Pola Lama	Menuju	Pola Baru
Subordinasi	Ke	Otonomi
Pengambilan Keputusan terpusat	Ke	Pengambilan Keputusan partisifatif
Ruang gerak kaku	Ke	Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik	Ke	Desentralistik
Diatur	Ke	Motivasi diri, inisiatif, kreatif
Over regulasi	Ke	Deregulasi
Mengontrol	Ke	Mempengaruhi
Mengarahkan	Ke	Memfasilitasi
Menghindari resiko	Ke	Mengelola resiko
Gunakan uang semua	Ke	Gunakan uang seefesien mungkin
Individual yang cerdas	Ke	Teamwork yang cerdas
Informasi terpadu	Ke	Informasi terbagi
Pendelegasian	Ke	Pemberdayaan
Organisasi Hirarkis	Ke	Organisasi datar

Sumber: MPMBS, buku 1

F.        Karakteristik Sekolah yang Melaksanaann MBS

Sekolah yang mengunakan MBS adalah yang secara efektiv dapat melaksnakan semua programnya, sehingga sekolah memiliki kualitas yang handal. Jadi sekolah yang bermutu seharusnya adalah sekolah yang efektiv. Sekolah juga sebagai sebuah sistem (input-proses-ouput) akan digunakan untuk menetapakan sekolah efektiv tersebut.

a.     Tinjauan input pendidikan

1)        Siswa: sebagai masukan

2)        Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas

3)        Sumberdaya tersedia dan siap

4)        Staf yang kompeten dan dedikasi tinggi

5)        Memiliki harapan prestasi yang tinggi

6)        Fokus pada pelanggang (siswa/masyarakat)

7)        Inpit manajemen: tugas jelas, rencana rinci dan sistematis, program kerja, aturan jelas, pengendalian mutu yang jelas.

b.    Tinjauan proses pendidikan

1)        Proses belajar yang efektif;

2)        Kepemimpinan yang kuat;

3)        Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;

4)        Pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif;

5)        Sekolah memiliki budaya mutu;

6)        Sekolah memiliki team work yang kompak,  cerdas dan dinamis;

7)        Sekolah memiliki kewenagan/kemandirian;

8)        Partisipasi yang tingggi  dari warga sekolah dan masyarakat;

9)        Sekkolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen;

10)    Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (secara psikologis dan fisik);

11)    Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;

12)    Sekolah responsif dan antisipatif terhadap perubahan kebutuhan;

13)    Mampu memelihara dan mengembangkan komunikasi yang baik;

14)    Sekolah memiliki akuntabilitas publif yang kuat;

c.    Tinjauan ouput pendidikan

1)        Prestasi siswa yang tinggi: sebagai hasil PBM yang bermutu;

2)        Prestasi sekolah ( akademik dan non akademik );

- Prestasi akademik: Nilai UN, lomba karya ilmiahh remaja, lomba bidangg studi, cara berpikir (kritis ,kreatif/devergen, nalar, induktif,  deduktif, ilmiah)

- Prestasi non akademik: Keigin-tahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih saying yang tinggi terhadap sesame, solidaritas yang tiggi,toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, pramuka.

G.  Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah

            Ada empat konsep manajemen berbasis sekolah yang diterapkan selama ini yaitu: peningkatan mutu, kemandirian, partisipasi dan  transparansi.

1. Peningkatan mutu

            Manajemen berbasis sekolah adalah satu pendekatan manajemen yang menempatkan mutu pendidikan sebagai kiblat, aktifitas manajemen kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan dan peran serta masyarakat sekolah. tidak ada manajemen berbasis sekolah tanpa rumusan visi, misi, tujuan kelembagaan sekolah yang merefleksi konsep sekolah yang baik, sekolah yang efektif, sekolah yang unggul dan sekolah masa depan. Seberapa jauh kepala sekolah dan stekholder peduli dan konsisten tentang pengembangan mutu pendidikan sekolah.

2.    Kemandirian

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu model pengelolaan sekolah yang sangat menuntut adanya kemandirian seluruh personel sekolah untuk maju dengan sendirinya. Karena itu konsep pengelolaan sendiri, merencanakan sendiri, diorganisasikan sendiri, diarahkan sendiri dan kontrol sendiri sangat melekat dalam manajemen berbasis sekolah. dengan kata lain, adanya penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah tampak diberi kewenangan atau otonomi untuk merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri dan mengevaluasi sendiri keseluruhan program kerjanya dengan melibatkan seluruh elemen terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Dari tuntutan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, ada beberapa tantangan bagi pengelola sekolah, yaitu : pertama sejauh manakah sekolah yang sangat beragam tingkat perkembangan dan kematangannya itu siap menerima tugas yang amat berat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ada sejumlah pihak yang mengatakan, kita tidak pernah akan siap jika tidak mau memulai dan mencoba. Mereka berpendapat kita berpacu dengan waktu. Pendapat tersebut memang dapat diterima, mengingat Negara yang begitu besar seperti Indonesia ini segala sesuatunya memang tidak mungkin untuk dikelola secara sentralistik. Bahkan hal itu yang menjiwai semangat undang- undang nomor 22 tahun 1999.

Tantangan kedua, seberapa kewenangan untuk secara mandiri mengembangkan programnya, dalam perspektif filosofis dalam kerangka Negara kesatuan, kewenangan otonomi daerah dan otonomi sekolah tidak dapat diartikan kebebasan penuh dari suatu daerah atau sekolah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Lebih- lebih pendidikan mempunyai dua misi utama, yaitu: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa (2) sebagai alat pemersatu bangsa. Secara teoritis upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini tentu akan lebih mencapai sasaran apabila program pembinaan pendidikan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing daerah. Artinya, pelibatan secara aktif, bahkan pemberian tanggung jawab secara penuh kepada daerah dan sekolah untuk merancang sendiri, melaksanakan sendiri dan mengevaluasi sendiri merupakan hal yang secara teori dapat diandalkan. Namun dalam rangka sebagai alat pemersatu bangsa keaneka ragaman Pembina pendidikan sebagai akibat perbedaan kepentingan masing- masing daerahdan sekolah, kalau tidak dilaksanakan secara hati- hati bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang sangat strategis dalam penanaman nilai-nilai kesatuan. Oleh karena itu tantangan kedepan yang harus direspon adalah bagaiman mengPelaksanaankan manajemen berbasisi sekolah yang berwawasan Bhinneka Tunggal Ika.

3. Partisipasi

            Konsep manajemen berbasis sekolah adalah partisipasi. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu model pengelolaan sekolah yang sangat menekankan pada partisipasi seluruh elemen terkait dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah. Elemen yang dimaksud tidak saja dalam bentuk partisipasi orang tua siswa, melainkan juga masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan lembaga- lembaga sosial lainnya.

            Peran serta masyarakat selam ini pada umumnya masih sebatas dana, sedangkan dukungan lain dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kurang diperhatikan, padahal faktor ini dimungkinkan dewan peadidikan dan komite sekolah. Hal ini sesuai dengan undang-undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional pasal 56 ayat 4 disebutkan bahwa: masyarakat berperann dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah / madarasah ( Dedi Hamid, 2003:8).

4. Transparansi

            Manajemen berbasis sekolah adalah adanya transparansi. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu model pengelolaan sekolah yang menuntut adanya transparansi keuangan. Adapun transparansi keuangan sangat diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarkat dan pemerintah. Dalam rangka meningkatkkan mutu dukungan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan seluruh program sekolah. disinilah letak tantangan penerapan manajemen berbasis sekolah, untuk mewujudkan keuangan yang profesional termasuk didalamnya adalah akuntabilitas keuangan sekolah.

Semua kegiatan memiliki tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, dalam pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan dilakukan berhasila apabila dilakukan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan tidak melampaui jadwal yang ditetapkan, biaya digunakan sesuai dengan mata anggaran, produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar minimal yang diharapkan.

Kegiatan dianggap kurang berhasil, bila ada salah satu komponen di yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberhasilan suatu sekolah dapat dilihat dari kegiatan belajar dan mengajar serta kegiatan pendukung lainnya, sehingga menghasilkan lulusan yang baik. Kepuasan masyarakat juga menjadi ukuran dari keberhasilan suatu sekolah. Mayarakat akan kembali mendukung kegiatan sekolah, apabila mereka merasa terlayani dengan baik, ketika mengirim anak-anaknya belajar disuatu sekolah.

Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi, apabila lulusan suatu sekolah mampu memasuki jenjang pendidikan diatasnya yang memiliki kualitas baik. Oleh karna itu evaluasi sekolah dapat juga dilihat dari beberapa besar lulusan yang mampu memasuki sekolah-sekolah terbaik di atasnya. Hal ini perlu sekali mendapatkan perhatian dari kepala sekolah dan para guru, karena masyarakat menjadikan ukuran dari kemajuan sekolah.

Dari uraian diatas, dapat diringkaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah proses pencapaian organisasi melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Berangkat dari konsep tersebut maka seorang kepala sekolah diharapkan mampu untuk mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disiapkan. Kemampuan yang baik dari seorang kepala sekolah sangat dibutuhkan. Penyusunan dan penetapan rencana kegiatan akan menentukan seberapa besar biaya yang harus disediakan disekolah. Apabila dana yang tersedia lebih kecil daripada kegiatan yang akan dilaksanakan, maka hal itu akan menjadi motivasi bagi kepala sekolah untuk dapat mencari dan menggali sumber-sumber dana yang memungkinkan untuk dikelola. Alokasi biaya biasanya di sesuaikan dengan dana yang tersedia dan jenis kegitan yang disiapkan oleh sekolah.

Apabila perencanaan kegiatan sekolah selama satu tahun ajaran telah selesai disiapkan, maka harus disosialisasikan kepada semua warga sekolah dan kepada semua warga sekolah dan kepada semua orangtua murid. Tahap ini sangat penting karena dengan pemahaman yang baik dengan rencana kegiatan sekolah oleh semua pihak yang terlibat dalam pesekolahan, akan lebih mempermudah terhadap pelaksanaannya.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

            Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana pelaksanakan MBS pada SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

Data kualitatif yang diperoleh dari hasil penenelitian dapat dijadikan sebagai sumber dari deskriptif yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dilingkungan setempat. Data yang diperoleh secara kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat. Dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermamfaat. Penelitian kualitatif dianggap tepat untuk meneliti kondidi objektif subjek peneliti sehingga proseudur dan pendekatan dari luar dan dari dalam sebagai bagian dari penelitian kualitatif dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Mulyana (2002:21) menyatakan bahwa:

Pendekatan dari luar dan pendekatan dari dalam, sedangkan menurut studi Emik bertujuan untuk meneliti makna kultur dari “dalam’’ analisisnya cendrung bersifat ideografik (bertujuan merumuskan proposisi-proposisi yang sesuai dengan kasus yang diteliti) sedangkan nomotetik bertujuan menganalisir kepada populasi.

B.       Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan  pada SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Pengambilan data dilaksanakan sejak bulan Mai sampai dengan bulan Juli 2009.

C.       Subjek Penelitian

            Subjek dalam penelitian ini terdiri dari mereka  yang dianggap dapat memberikan gambaran, data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan yang berhubungan dengan subjek penelitian, bagian – bagian mana, objek mana atau siapa yang dijadikan sumber data,hal ini sangat tergantung pada isi teori atau konsep yang digunakan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

1.     Kepala sekolah 1 orang

2.    Wakil kepala sekolah 3 orang

3.     Guru 2 orang

4.     Komite sekolah 1 orang

D.       Intrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk meliput data dalam penelitian, Instrumen penelitian yang diperlukan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Arikunto (2002:174) mengemukakan: keberhasilan penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh ketelitian dan kelengkapan catatan lapangan yang disusun peneliti. Catatan lapangan disusun berdasarkan hasil pengamatan (observasi), wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk penulisan tesis ini penulis menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

E.       Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan dilapangan dan untuk menjaga validitas penelitian, maka peneliti mengacu pada empat standar validitas yang disarankan Lincoln dan Kuba ( 1985 ) terdiri dari :

1.    kepercayaan

Adapun adapun usaha untuk membuat lebih percaya proses interprestasi dan temuan dalam penelitian ini dengan cara: (a) keikutsertaan yang lama peneliti SMA Negeri I Matangkuli, baik dalam melakukan pengamatan maupun wawancara untukn mengumpulkan data dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data dan informasi tentang semua aspek sesuai makalah dan tujuan yang diperlukan dapat diperoleh dengan sempurna, (b) ketekunan dan pengamatan, yaitu penelitian melakukan dengan ketekunan karenaq dengan berbagai aktivitas manajemen yang dijalankan dicatat dalam suatu catatan lapangan berkaitan dengan bidang kegiatan pemimpin oleh kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar, kegiatan praktikum, kegiatan ibadah, kegiatan musyawarah, dan juga kegiatan dalam bidang perencanaan dan evaluasi, pengajaran, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, hubungan masyarakat dan iklim sekolah sesuai situasi SMA Negeri I Matangkuli. untuk memperoleh informasi yang sahih, (c) melekukan triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber  ( kepala sekolah, wakil kepala sekolah, I ,II, III, para guru, dan komite sekolah ,perlu dibandingkan dengan data pengamatan. Membandingkan percakapan para aktor ketika didepan umum dengan ucapan ketika ia sendiri berhadapan langsung dengan peneliti, (d) mendiskusikan dengan teman  sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian,  sehingga dalam penelitian akan mendapatkan masukan dari orang lain, (e) analisis kasus negatif yaitu menganalisis dan mencari kasus dan keberadaan yang menentang temuan, (f) pengecekan data yang diperoleh, penafsiran peneliti dan laporan penelitian.

2.    Keteralihan 

Pembaca laporan ini diharapkan mendapat gambaran yang jelas mengenai latar (situasi) yang bagaimana agar hasil penelitian dapat diaplikasikan atau diperlukan kepada konteks atau situasi lain yang sejenis dalam rangka pemecahan masalah kependidikan.

3.    Dapat Dipercaya

Penelitian mengusahakan konsisten dalam keseluruhan proses penelitian ini, agar dapat memenuhi standar yang berflaku, semua aktivitas, penelitian hafrus ditinjau ulang terhadap data yang telah didapat dengan memperhatikan konsisten dan kredibilat data.

4.    Ketegasan

Data harus dapat disajikan,kepercayaan  atau diakui oleh banyak orang , maka laporan penelitian inidiberikan kesempatan kepada kepala sekolah, para guru dan komite untuk membacanya, sehingga kualitas data dapat diandalkan, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan spektrum, fokus dan latar alamiah penelitian yang dilakukan.

F.        Teknik Pengumpulan Data

            Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan guna menjawap pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan diatas dalam penelitian kualitatif menegemukakan teknik observasi, wawancara dan study dokumentasi.

1. Observasi

            Dilakukan Peneliti untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu dengan observasi dapat dilakukan recheck atau triangulasi, dapat dilakukan pengamatan langsung mengenai berbagai macam penyebab konflik. Observasi ini juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi dan gambaran awal yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara

2.    Wawancara

            Pengumpulan data dilakukan dengan interview yaitu wawacara secara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari sumber yang terjadi sekarang tetang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, pengakuan, kerisauan dan sebagainya, yang menjadi bahan penelitian seorang peneliti.

3. Dokumentasi Penelitian

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen-dokumen yang terkait secara langsung dengan proses dan mekanisme penelitian.

G.      Teknik Analisis Data

            Data dan informasi yang telah diperoleh peneliti selanjutnya dianalisis dan diinterprestasikan mulai awal penelitian sampai akhir penelitian, dengan merujuk kepada landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema dan katagori. Sedangkan  tafsiran dilakukan untuk memberikan makna kepada analisis, dengan jalan menjelaskan pola atau katagori mencari hubungan berbagai konsep.

            Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengikuti prosedur atau langkah-langkah seperti dikemukakan nasution (1992:126-141), yaitu (a) reduksi data, dilakukan dengan cara merangkum data, memilih hal-hal pokokyang difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti, (b) display data, dilakukan dengan mensistematiskan pokok-pokok informasi sesuai dengan tema dan polanya, pola yang nampak ditarik satu kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan mempunyai makna tertentu; dan (c) mengambil kesimpulan dan verifikasi, dilakukan dengan cara menarik kesimpulan atas rangkuman data yang tampak dalam display data sehingga data tersebut mempunyai makna.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

          Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian data yang terhimpun dalam bentuk analisis yang diperoleh tentang Manajemen Berbasis Sekolah  pada SMA Negeri I Matangkuli Aceh Utara, maka hasil penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu:

A.  Hasil Penelitian

1.        Pelaksanaan Manajemen Kurikulum

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan program pembelajaran di SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, pada awalnya disusun konsep oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, setelah itu dalam rapat program konsep ini diutarakan dan setiap guru dapat memberikan masukan, usulan dan pertimbangan terhadap konsep yang ditawarkan, sampai pada akhirnya diambil keputusan yang dipilih untuk dijalankan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pada SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara selain mengunakan kurikulum  nasional juga ditambahkan dengan kurikulum  lokal, secara operasional rencana program pembelajaran sekolah meliputi dua kegiatan pokok yaitu:

a. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru

Dari hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum memberikan keterangan bahwa pembagian tugas guru dalam hal rencana program pembelajaran dilakukan sesui dengan bidang studi atau ijazah yang dimiliki. Sedangkan pembagian tugas lain seperti: piket, Pembina upacara pada hari senin dan lain-lain  dibagi berdasarkan giliran yang telah disepakati bersama, selama peneliti berada disana semua berjalan dengan teratur dan tingkat disiplin gurupun dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan sudah bagus, dan bila ada guru yang berhalangan, maka diganti dengan guru yang lain dengan mata pelajaran yang sama. Tujan dilakukan ini untuk menjaga agar semua kegiantan yang telah diprogramkan tidak terabaikan.

b. Kegiatan yang berhubungan dengan sisiwa

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa jadwal program baik yang bersifat kurikuler maupun ektrakurikuler telah disusun pada awal tahun pelajaran dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Pengelolaan program pembelajaran di sekolah benar-benar diarahkan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif.

Secara operasional, manajemen rencana program pembelajaran dilakukan dengan tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

1.      Perencanaan

Perencanaan adalah penetapan tujuan dan memperkirakan cara pencapaian tujuan tersebut. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari administrasi pembelajaran dan harus berorentasi kemasa depan. Dalam pengambilan dan pembuat keputusan tentang rencana program pembelajaran, guru sebagai manejer pembelajaran harus melakukan sebagai pilihan menuju terciptanya tujuan. Guru sebagai manejer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan rencana program pembelajaran yang telah ditetapakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyusunan rencana program pembelajaran tidak dilakukan oleh seorang guru, akan tetapi disusun secara bersama-sama oleh beberapa orang guru yang mengajar pada jenjang sekolah yang sama.

2.      Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan dimana seluruh orang dalam lembaga sekolah melakukan rencana yang telah disusun dan diatur menuju sasaran yang ingin dicapai. Keberhasilan suatu kegiatan dan atau pekerjaan banyak ditetentukan oleh komitmen dan keterampilan para pelaksana. Komitmen dapat diartikan sebagai kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang telah ditetapkan, ketiadaan komitmen akan berakibat pada tidak adanya koordinasi dari tiap pelaksanaan program yang sudah direncanakan sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak teruwujud.

Berdasarkan hasil penelitian pada SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara, terlihat bahwa kepala sekolah memberikan kebebasan kepada guru untuk melakukan kreativitas dalam rencana program pembelajaran, hal ini dimulai dari awal ajaran dimana kepala sekolah melakukan kegiatan perlombaan antar kelas lain perlombaan shalat berjamaah, baca puisi, bola kaki, bola voly, yang ada hubunganya dengan matri pelajaran.

3.      Pengendalian

Pengendalian bertujuan untuk menjamin kenerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Pada bahagian ini aspek yang yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah adalah: (a) bagaimana evaluasi dilakukan dikaikan dengan tujuan, dan (b) pemamfaatan hasil evaluasi.

Dalam proses manajerial terakhir ini perlu dibandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan ( kinerja standar). Guru sebagai manejer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang siknifikan atau ada kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan manajemen kurikulum  pada SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara ditinjau dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sudah berjalan dengan efektif.

2.        Pelaksanaan Manajemen Kesiswaan

Manajemen pembinaan siswa meruakan hal yang mendukung pencapaian hasil belajar, karena pembinaan kesiswaan berkaitan dengan pengembangan keterampilan, watak dan kepribadian siswa SMA 1 Matangkuli. Dalam peningkatan pembinaan ektrakurikuler pada sore hari dalam berbagai kegiatan seperti: (1) les tambhan yang yang diberikan oleh guru khususnya mata pelajaran yang yang termasuk dalam ujian nasinal, (2) bimbingan tes yang dilaksanakan oleh alumni dan guru SMA Matangkuli, (3) palang merah remaja, (4) seni drama dab seni tari. Selain itu manajemen berbasis sekolah meliputi pengelolaan bidan kesiswaan yang berkaitan dengan:

a.    Perencanaan Penerima Siswa Baru

Kegiatan ini dikelola sedemikian rupa mulai perencanaan daya tampung atau target jumlah siswa yang akan diterima yakni dengan mengurangi daya tampung kelas dengan anak yang tinggal kelas atau mengulang siswa pindah dari sekolah lain. Dalam penerima siswa baru, juga ditentukan oleh standar nilai ajazah. Daya tampung dibatasi hanya 240 orang siswa, sedangkan yang mendaftar setiap tahun mencapai 350 orang siswa. Dalam kegiatan ini kepala sekolah mendelegasikan kepada wakil bidang kesiswaan untuk membentuk panitia penerima siswa baru dengan menunjukkan beberapa orang guru dan pegawai untuk bertanggung jawab dalam hal penerimaan siswa baru, hasil penerimaan dilaporkan oleh wakil  kepala sekolah bidang kesiswaan kepada kepala sekolah dan komite sekolah.

b.    Kegiatan Masa Orientasi Siswa

Para siswa yang diterima sesuai dengan hasil seleksi diharuskan untuk mengukkuti masa orientasi.  Kegiatanya dilakukan sesuai dengan jadwal dan matri yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten aceh utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pembinaan penyesuain diri siswa sebelum masa belajar agar siswa dapat menyatukan kosentrasinya belajar pada tingkat SMA, setelah kegiatan ini barulah siswa mengikuti pelajaran intra atau ektra kurikuler di kelas sesuai dengan roster pelajaran yang sudah ditetapkan oleh sekolah.

c.    Penempatan siswa pada kelas tertentu

Sebelum siswa mengikuti proses belajar mengajar di kelas maka wakil kepala sekolah mengelompokkan siswa pada kelas-kelas tertentu. Penemtapan tersebut memperhatikan daya tampung kelas, siswa perkelas sesuai standar pelayanan SMA Matangkuli adalah 40 orang siswa per kelas. Kelas yang telah ditentukan untuk belajar siswa menjadi tempat belajar menetap bagi siswa yang bersangkutan selama satu tahun.

Selain penempatan siswa pada kelas juga di adakan penempatan siswa pada jurusan tertentu. Dalam penempatan siswa pada jurusan tertentu seperti permintaan siswa, adabeberapa pertimbangan, pertimbnagan guru, Bimbingan konseling, pertimbangan wali kelas, prestasi akademik siswa. Permintaan siswa akan dipenuhi untuk duduk pada jurusan tertentu sepanjang prestasi akademiknya mendukung dan merekomendasinya oleh wali kelas dan guru bimbingan konseling. Prestasi siswa yang diperoleh terlebih dahulu diteliti, diinvertarisir. Apabila siswa menginginkankan  jurusan IPA, maka prestasi akademik yang berkaitan dengan pelajaran  harus mendukung minimal cukup. Begitu juga dengan halny jurusan lainnya yang akan dipilih siswa.hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan keinginan siswa untuk memilih jurusan tertentu dengan dukungan prestasi akademik yang selama ini diperoleh siswa yang telah dituangkan dalam raport guna mencegah siswa salah dalam memilih jurusan adakalanya siswa mwmilih jurusan tertentu yang ternyata dikemudian hari nilainya turun drastis. Setelah diteliti oleh guru bimbingan konseling ternyata diketahui bahwa jurusan yang dipilih oleh siswa tersebut merupakan paksaan dari orang tuanya. Alasan orangtuanya adalah guna diarahkan pada pekerjaan yang hanya membuka formasi jurusan yang dipaksakan kepada anak. Akibatnya terjadi kemerosotan nilai belajar karena yang dipelajari tidak sesuia dengan minat siswa.

d.    Kehadiran dan Pengendalian Diplin Siswa di Sekolah

Pengelolaan masalah kehadiran ini dilakukan melalui kontrol terhadap absensi siswa. Tugas ini di deligasikan kepada masing-masing wali kelas. Kepala sekolah akan menyurati orang tua siswa yang absensi atau kehadiran anaknya di sekolah tidak seperti yang di isyaratkan dalam peraturan. Bagi siswa yang tidak mengindahkan teguran masalah teguran akan dipanggil bersama orang tuanya untuk menanada tangani surat perjanjian di sekolah, apabila setelah tiga kali siswa menandatangani perjanjian di sekolah di hadapan orang tuanya namun tetap sering absen, maka siswa yang bersangkutan akan diberhentikan dari sekolah. Namun demikian sebelum siswa sampai pada tahap pemberhentian siswa yang bersangkutan akan ditangani oleh guru bimbingan konseling untuk dibimbing dan di bantu menyelesaikan permasalahan jika siswa yang terancam di berhentikan itu mengalami masalah khusus.

Untuk melaksanakan kendali terhadap disiplin siswa, kepala sekolah membagi piket guru dan tugas bimbingan konseling sekaligus dituliskan dalam jadwal. Pengendalian disiplin ditekankan pada kontrol masuk siswa pada jam pelajaran pertama, disiplin berpakaian, disiplin belajar, ketaatan terhadap jam keluar kelas, dan disiplin kehadiran. Menurut hasil observasi peneliti pada paga hari bel belajar jam pertama pengontrol siswa di lakukan secara terkoordinasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan di bantu oleh tiga orang guru piket mengawasi siswa satu persatu di pintu gerbang masuk lokasi sekolah.

Khusus siswa yang sering terlambat dan tidak di siplin berpakaian atau sering melanggar disiplin lainya. Oleh guru piket diserahkan kepada guru bimbingan konseling untuk di tindak lanjuti membimbing siswa. Jika gejala tidak disiplin terus berlanjut tanpa adanya perbaikan maka masalah tersebut dikonsultasi dengan orang tua yang bersangkutan. Bahkan adakalanya karena tidak berhasil membimbing siswa sedangkan siswa tetap sering melanggar disiplin, maka masalah tersebut di serahkan kepada kepala sekolah sebgai pengambil keputusan terhadap kelangsungan belajar siswa apakah siswa tersebut di kembalikan kepada orang tua atau tidak. Namun pada umumnya siswa yang melakukan pelanggaran masih dibawah ambang batas kewajaran dan jumlah relatif sedikit jarang yang terus berlanjut yang mengakibatkan pemberhentian siswa  dari SMA Negeri 1 Matang kuli. Disiplin kehadiran siswa dari hasil pengamatan menunjukkan ketepatan mereka hadir mengukuti pelajaran. Hanya satu atau dua yang kadang-kadang sering terlambat lebih kurang lima sampai sepuluh menit.

e.    Program Supervisi bagi siswa yang memiliki kelainan

Ada kalanya siswa mengalami kelainan dalam situasi tertentu, misalnya guru melaporkan siswa sering melamun tanpa alasan yang jelas dan ketika mestinya siswa berkonsentrasi penuh dalam belajar, siswa suka marah-marah tanpa alasan yang cukup kuat, siswa suka usil berlebihan seperti siswa laki-laki yang suka berlebihan menggangu siswa perempuan, siswa yang selalu mengalami kesulitan dalam belajar. Terhadap siswa yang selalu memiliki kelainan tersebut kepala sekolah mengadakan supervisi serta bimbingan untuk membantu siswa keluar dari masalah-masalah yang dihadapi. Namun melihat kesibukan yang di alami kepala sekolah dan agar dapat memberdayakan guru yang ada, maka pada umumnya kepala sekolah mendelegasikan peranannya kepada guru bimbingan konseling.

3.      Pelaksanaan Manajemen Personalia

Dalam kontek proses pembelajaran, personil sekolah atau sumber daya tenaga kependidikan guru, memiliki pandangan atau persepsi yang beragam dengan perubahan sistem manajemen pendidikan. Pera guru beranggapan bahwa MBS akan lebih memberikan kesejahtraan pada guru. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa sistem pendanaan sekolah lebih fleksibel jika sekolah memiliki kewenagan untuk menentukan tingkat kesejahtraan para guru. Peningkatan kesejahtraan ini harus dilakukan untuk mengimbangi beban kerja guru.

Seorang guru yang diwawancarai mengemukakan sikapnya terhadap penyelenggaraan MBS:

Ketika Manajemen berbasis Sekolah dianjurkan untuk diterapakan disekolah saya, saya merasa mamfaat karena pendapatan saya bertambah. Hal ini terjadi karena Komite sekolah selalu memberikan dana yang selama ini tidak pernah saya terima. Disamping itu, saya selalu dilibatkan dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah, baik dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang dianggap strategis bagi kepentingan sekolah dan masysrakat atauorang tua peserta didik. Saya merasakan menjadi lebih kreatif, dan suka mengambil inisiatif sehingga dinamika sekolah saya menjadi lebih hidup. Hal yang sangat saya suka dari diterapkan Manajemn Berbasis Sekolah itu, adalah kepala sekolah yang melibatkan saya dalam segala sesuatu yang berkaitan denhan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Apa yang dikemukakan oleh guru tersebut menunjukan bahwa Manajemn Berbasis Sekolah yang diterapkan disekolahnya berimplikasi positif. Hal ini tentu saja berpengaruh positif terhadap peran guru dalam meningkatkan motivasi kerjanya. Dalam konteks itu, apa dikatakan bahwa kepala sekolah di sekolah tersebut telah memahami pentingnya perubahan paradigma penyelenggara pendidikan dari yang bersifat birokratis hirarkis menuju penyelenggaraan yang demokratis. Seperti pendapat Mulyasa (2003:13) yang mengemukakan bahwa:

Peningkatan efisiensi diperoleh melalui peningkatan SDM, partisifasi masysrakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisifasi maysrakat, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan sangsi sebagai hukuman dan berbagai hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana kondusif disekolah.

Kepala sekolah yang dapat memahami dan menerapakan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, perlu tumbuhkembangkan. Sebab maju mundurnya sekolah ditentukan oleh variabel kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah dalam penerapan Manajemn Berbasis Sekolah menjadi variabel determinan, kepala sekolah lah yang akan menjamin apakah Manajemen Berbasis Sekolah dapat diterapkan atau tidak.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang berada dalam SMA Matangkuli, telah memahami penting dan perlunya penyelenggara Manajemen Berbasis Sekolah tersebut, disadari bukan sebagai kepentingan sasaat tetapi merupakan kepentingan jangka panjang dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Kesadrann sumber daya pendidikan dan kesiapan untuk menyelenggarakan Manajemen Berbasis Sekolah, walaupun masih perlu disosialisasikan, yaitu upaya terus menerus untuk menjamin terselenggaranya Manajemen Berbasis Sekolah selalu efektif dan efesien. Sosialisasi ini lebih ditekankan kepada kepemimpinan sekolah (kepala sekolah), karena memang Manajemen Berbasis Sekolah akan menjamin diterapakan jika kepala sekolah memiliki pemahaman yang jelas dan tuntas Manajemen Berbasis Sekolah itu.

Hasil wawancara dengan kepal sekolah mengenai kontek MBS adalah:

Saya beranggapan sebagai fenomena baru dalam sistem penyelenggaraan pendidikan persekolahan, Mananjemen Berbasis Sekolah dapat menumbuhkan dan perubahan secara berlahan tetapi memiliki kepastian dalammenerapkanya, menjadi dinamikan sekolah lebih hidup dan berkeinginan untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. 

Masyrakat pengelola sekolah, terutama berstatus negeri telah berupaya melaksanakanya. Walau masih terdapat personil atau oknum yang belum utuh dalam memahami pentingnya dan perlunya MBS, namun secara umum masysrakat pendidikan diwilayah Matanngkuli, memiliki kesiapan dalam melaksanakanya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Masyarakat pendidikan yang dimaksud adalah penyelenggara pendidikan yang meliputi sekolah, kepemimpinan sekolah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab agar pendidikan berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam kaitan ini, maka mereka diisyaratkan memiliki perencanaan yang sesuai dengan wewenang dan tanggaung jawab masing-masing sehingga proses pendidikan terselenggara sebagaimana mestinya. Proses inilah yang akan menjamin bahwa seluruh sumber daya yang mampu melaksanakan  MBS di sekolah.

Adapun berbagai perencanaan yang di lakukan Kepala sekolah dalam menigkatkan manajemn personalia di sekolah SMA Negeri I Matangkuli dapat di jelaskan pada uraian berikut.

a.    Perencanaan pengembangan guru

Sebagai bagian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar maka keberadaan guru yang professional merupakan kebutuhan yang mutlak. Kepala SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara melaksanakan Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam bidang proses belajar mengajar, khususnya pengembangan mutu guru sebagai berikut:( (1) memberi kemudahan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan guna meningkatkan sumberdaya manusia. (2) memberi intensif guru yang telah dianggarkan oleh komite sekolah yang yang mengajar lebih dari 18 (delapan belas) jam/minggu diberi intensif/honor sebesar 1000,- per jam. Sedangkan pada tahun ajaran yang akan datang akan diprogramkan oleh komite sekolah lebih dari tahun ini, (3) Memberi dispensasi oelh guru yang mengikuti penataran, seminar, dan jenis pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, (4) memberikan kemudahan bagi guru yang akan naik pangkat sepanjang  telah memenuhi target angka kredit dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (5) Memberikan kemudahan bagi guru yang akan memperoleh kenaikan gaji berkala.

b.        Pelaksanaan Penataran/ Pelatihan

Jenis Penataran yang di ikuti guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi adalah penataran guru mata pelajaran, maupun metodelogi dan lainnya. Salah seorang guru kimia yang juga koordinator MGMP SMA Negeri 1 Matangkuli Aceh Utara menjelaskan tentang pengembangan guru sebagai berikut :

“Dalam hal pengembangan SDM guru, Kepala Sekolah memberikan kemudahan. Hal ini terlihat apabila ada guru yang ikut penataran diberi kesempatan oleh Kepala Sekolah, karena hal ini dapat menambah pengetahuan guru, sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajran di sekolah. Para guru dalam mengikuti pelatihan dan penataran juga dibiayai oleh sekolah, hal ini adanya perhatian komite dalam menanggulangi kesulitan dalam hal keuangan yang dirasakan oleh guru. Semua ini dilakukan demi terwujudnya kemampuan guru yang lebih baik”.

Para guru yang mengikuti penataran/pelatihan biasanya memperoleh fasilitas akomodasi dan konsumsi serta transport dan uang saku, buku-buku aatau diktat yang berkenaan dengan bidang tutor.

c.         Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Kegiatan lain dalam mengembangkan mutu guru adalah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran sering melakukan pertemuan, dan diskusi untuk mempelajari kurikulum, teknik metode mengajar guru,namun karena kurang dana dalam hal buku, Manajemen Berbasis Sekolah, Komponen guru dan kurikulum, metode mengajar yang variatif perlu dimantapkan dalam pembelajran dikelas.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Musyawarah  Guru Mata Pelajaran, diskusi pada awal caturwulan bisanya Kepala Sekolah mengundang guru untuk menbicarakan masalah pembelajaran bagi kalangan guru-guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran ilmu eksat dan ilmu Sosial.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran masih tetap menjadi salah satu sarana pengembangan murtu guru atau menjadi pengendali mutu proses pembelajran di SMA Negeri 1 Matang Kuli Aceh Utara. Bagi guru-guru di sekolah ini yang paling pokok sekarang adalah adanya kesamaan visi dan komitmen untuk perbaikan mutu sekolah dari arahan pimpinan yang mereka jabarkan bersama sehingga mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi paling tidak S-1

Bedasarkan deskripsi data diatas jelaslah bahwa pelaksanaan manajemen  berbasis sekolah dalam bidang personalia berlangsung melalui; penataran dan pelatihan, pendidikan lanjutan guru-guru juga dikembangkan mutunya dengan memberikan izin dan kemudahan mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi dengan tetap melaksanakan tugas mengajar, MGMP dan supervise.

d.    Pendidikan Lanjutan

Perbaikan mutu sekolah harus diawali dari pengembangan dan pembinaan guru, karena itu kepala sekolah tetap mendorong agar guru terus meningkatkan pendidikannya bagi yang belum S.1 bahkan disekolah ini diberikan  peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, guru dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan mengajar.

e.    Supervisi

Supervisi yang dilaksanakan oleh sekolah di fokuskan kepada kesiapan guru dalam menyusun desain instruksional dan efektivitas pembelajaran termasuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru setelah selesai mengajar pokok/sub pokok bahasan tertentu kepada siswa. Supervisi masih dijadikan sebagai wahana efektif untuk membantu guru memperbaiki kinerjanya dalam proses pembelajaran.

B.     Pembahasan Hasil Penelitian

Pada Bagian ini akan dilakukan dan diuraikan pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian tentang Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah untuk meningkatkan mutu dalam bidang kutikulum, kesiswaan dan personalia di SMA Negeri 1 Matangkuli Aceh Utara sudah berjalan sesuai kemampuan dan potensi sumber daya sekolah.

Strategi Manajemen Berbasis Sekolah bidang kurikulum adalah lebih didasari kemampuan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah, disamping dukungan para guru dan komite sekolah. Mulyasa, (2002) menyatakan “Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS” Manajemen kurikulum dan program pembelajaran mencakup kegiatan perencanaan pelaksanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum.

Dalam hal itu perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan dan jadwal pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan penilaian, penetapan norma kenaikan kelas, pencatatan kemajuan peserta didik, serta peningkatan perbaikan pengajaran serta pengisian waktu jam kosong.

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian hasil belajar, karena pembinaan siswa berkaitan dengan pengembangan keterampilan, watak dan kepribadian siswa SMA Matangkuli. Manajemen Berbasis Sekolah di sini adalah lebih didasari kemmpuan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah, disamping dukungan para guru dan komite sekolah, hal ini ditandai dari adanya program peningkatan mutu pendidikan melalui penambahan jam pelajran, pengembangan mutu guru melalui musyawarah guru mata pelajaran , penetaran, kelompok kerja guru, supervisi dan pendidikan lanjutan, pembinaan siswa melalui pendidikan moral, pramuka, dan latihan kepemimpinan, pembinaan minat, bakat, olah raga serta peningkatan pembiayaan dari patrisifasi orang tua, komite sekolah, kerjasama dengan pengusaha dan masyarakat untuk mendukung pembiayaan/keuangan dalam rangka pelaksanaan program peningkatan mutu sekolah.

Ciri utama pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam pemberian otonomi kepada kepala sekolah. Otonomi itu meliputi pemberian tugas, wewenag, tanggung jawab dan kekuasaan yang besar kepada sekolah. Pemberian otonomi ini akan membuat  sekolah lebih inovatif,  artinya, sekolah dapat melakukan perubahan yang memungkinkan lebih dinamis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen inivatif yang akan merobah pola berpikir dan bertindak. Jika selama ini Manajemen Berbasis Sekolah cendrung bersifat pasif karena keterlibatan birokrasi pemerintah sangat ketat dan secara hirarkis melakukan intervensi yang cukup besar kepada sekolah, dengan diberlakukanya MBS, akan terjadi perubahan-perubahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar.

Selama ini dunia pendidikan mengalami stagnasi yang cukup besar mempengaruhi efektifitas sekolah dalam mengolak diri. Sekolah sepertinya tidak mampu melepaskan diri dari berbagai keinginan dan kebutuhan secara mendasar. Hal inilah yang membelenggu berbagai potensi yang sebenarnya dimiliki sekolah.

Berbagai problem sekolah pada saat yang lalu menurut Syaiful (2004:12) adalah sebagi berikut :

1.      Sekolah pada semua jenjang dan level diurus seadanya, kreativitas dan inovatif tidak mendapat tempat yang layak karena bisa saja inovatif dan kreativitas malah bertentangan dengan pandangan pemegang kekuasaan.

2.      Pihak sekolah menerima sarana dan prasarana pendidikan disekolah seadanya, tidak dapat memberikan masukan atau komentar.

3.      Guru bekerja tidak maksimal, mereka bekerja hanya memenuhi jam kerja sesui dengan yang dijadwalkan karene jika mereka bekerja keras karir dan prestasinya tetap tidak jelas.

4.      Ruang gerak lulusan sekolah jadi sempit karena kualitas seadanya.

Untuk mengatasi berbagai hal tersebut, maka MBS mensyratkan agar perlu meningkatkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin mudah sekolah memenuhi kebutuhanya, terutama dukungan biaya masyarakat. Masysrakat sebagai stakeholder pendidikan jangan sampai diabaikan, karena masyarakat merupakan salah satu kekuatan utama dalam mendukung program sekolah.

Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia disekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prertasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia.

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpina  adalah menarik, mengembangkan, mengkaji,dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, menbantu anggota mencapai posisi dan standar prilaku serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

Tugas Kepala Sekolah dalam kaitan dengan manajemen tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. Karena itu kepala sekolah dituntut untuk mngerjakan instrument pengelolaan  tenaga kependidikan seperti daftar absensi, daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan dan komite pegawai untuk membantu kelancaran MBS di sekolah yang dipimpinnya.

Kepala Sekolah SMA di Kecamatan Matangkuli telah melakukan secara terus menerus dalam rangka memperkuat pelaksanaan MBS. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawabanya yang memiliki otoritas di sektor pendidikan. Berbagai upaya terus dilakukan sehingga prinsip-prinsip MBS menjadi dinamika baru dalam kehidupan organisasi baru.

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan MBS, dengan mendorong kepemimpinan kepala sekolah yang kuat sehingga merealisir seluruh tujuan pendidikan dan tujuan sekolah. Selam ini justru dirasakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah, tidak begitu kuat dalam menjalankan organisasi sekolah. Hal ini terjadi karena kepala sekolah dibayangi kekuasaan satuan atasanya, sehingga tidak memungkinkanya melakukan berbagai tindakan tanpa seizin satuan atasan tersebut.

Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat akan dapat mengambil dan menghargai keputusan yang demokratis. Proses pengambilan keputusan yang demokratis adalah salah satu syarat untuk dapat menerapka MBS demokratis adalah sekolah sekolah yang mengambil keputusan demokratis pula. Hal ini perlu diterapkan, karen dalam MBS, sekolah bukan lagi hanya milik sekolah itu saja, tetapi ia adalah bagian dari masysrakatnya yang memiliki komunitas dan kepentingan terhadap komunitas itu.

Mulyasa, (2002) manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai. Semua perlu dilaksanakan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.

 Kebijakan  manajemen berbasis Sekolah pada SMA Negeri 1 Matangkuli Aceh Utara berkaitan dengan perpaduan strategi kebijakan dari atas dan kebijakan dari bawah yaitu dukungan para guru, komite sekolah dan orang tua sebagai seorang teman, strategi Manajemen Berbasis Sekolah ini mengarah pada pengembangan sekolah efektif, dimana faktor profesionalisme  dan pemberdayaan guru merupakan satu pilar bagi keberhasilan seluruh program peningkatan mutu di sekolah berada dalam lapangan manajemen sekolah. Kareteristiknya menurut Beare, dkk (1989) yaitu: (1) guru-guru memiliki kepemimpinan  yang kuat. Kepala sekolah memberikan perhatian yang tinggi untuk perbaikan mutu pengajaran, (2) guru-guru memiliki kondisi pengharapan yang tinggi untuk mendukung pencapaian prestasi siswa, (3) atmosfir sekolah yang tidak rigid (kaku), sejuk tanpa tekanan dan kondusif dalam sekuruh proses pengajaran atau suatau tatanan iklim yang nyaman, (4) sekolah memiliki pengertian yang luas tentang focus pengajaran dan mengusahakan efektivitas sekolah dengan energy dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pengajaran secara maksimal, (5) sekolah efektif menjamin kemajuan murid dimonitor secara periodik. Kepala sekolah dan guru mennyadari bahwa kemajuan prestasi pelajar berhubungan dengan tujuan pengajaran.

Sekolah dapat menjadi efektif dan sekaligus menjadi efisien. Sekolah efektif  karena pencapaian hasil yang baik, sedangkan sekolah yang efisien ialah penggunaan sumber daya yang hemat. Untuk mengetahui indikator prestasi belajar tentunya dilihat dari absensi (kehadiran), tingkah laku di sekolah, laporan kejahatan/ penyimpangan dan hasil ujian nasional. Sekolah yang unggul tersebut adalah sekolah yang efektif dan efisien dengan menjanjikan lulusan yang terbaik, keunggulannya secara kompetitif dan komparatif. Keunggulan kompetitif dimiliki antara lulusan sejenis dalam jurusan yang sama, sedangkan komparatif antara lulusan berbeda dari suatu sekolah dengan sekolah lainnya.

Kepemimpinan transparan yang partisipatif oleh Kepala SMA Negeri  1 Matangkuli Aceh Utara dijalankan dengan memantapkan kerjasama dengan para guru harus terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan yang muaranya dalah kelulusan berkualitas. Demikian pula para manejer atau kepala sekolah harus berfungsi sebagai bagian dari kerjasama dalam lembaga untuk menjamin perubahan dalam lingkungan pendidikan era kekinian. Semakin terpenuhinya prinsip ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas berjalan dengan baik maka pimpinan sekolah, guru-guru, karyawan dan pihak terkait  dengan sekolah semakin kuat komitmennya menjalankan program perbaikan mutu sekolah.

Berkaitan dengan pemantapan tanggung jawab masyarakat terhadap mutu pendidikan menurut Newton dan Tarran (1992:9) menjelaskan bahwa : penyebaran komitmen mutu dan tanggung jawab kepada masyarakat adalah satu bagian penting dari penerimaan dan perwujudan strategi perubahan dalam pendidikan.Mutu yang berkaitan dengan pengalaman adalah hal mendasar bagi keberhasilan sekolah. Sebab sekolah melibatkan secara tinggi sejumlah interaksi keseharian dalam memelihara mutu dari hubungan penghargaan yang dialamatkan kepada menjadi nilai penting dalam pendidikan.

Manajemen berbais sekolah pada dasarnya adalah reformasi manajemen di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Reformasi di sekolah bersifat kualitatif  dan kuantitatif. Dikatakan lebih bersifat kualitatif karena mutu sulit dapat diukur secara matematis, namun lebih dapat diukur dengan indikator-indikator tertentu. Itulah sebabnya desentralisasi secara politis menuntut agar MBS yang diterapkan di sekolah-sekolah, harus memberikan berbagai hal, sebagimana yang diungkapkan Duhou, (2003:128) :

1.      Peningkatan efektivitas keputusan berkaitan dengan kebijakan pendidikan, baik ditingkat sekolah maupun sistem.

2.      Manajemen sekolah dan leadership pendidikan yang meningkat.

3.      Ketentuan pengunaan sumber daya lebih efesien.

4.      Kualitas pengajran meningkat

5.      Pengembangan kurikulum lebih sesuai dengan tuntutan sosial dan tenaga kerja masa depan

6.      Menghasilkan outcommes (hasil) siswa yang meningkat.

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip MBS, sekolah mendapat bimbingan profesional dari satuan atasan. Bimbingan ini diperlukan karena selama ini sekolah berada dalam bimbingan dan arahan satuan atasan sehingga sekolahcenderung terikat oleh satuan atasanya. Keterikatan itu bukan hanya dalam pengambilan keputusan saja, tetapi juga dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah dalam mempelakukan masyarakat penguna jasa pendidikan sekolah itu.

Bimbingan dari satuan atasan akan semakin kuat dan kokoh jika sekolah menerapakan sikap transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masysrakatnya. Transpsran itu berkaitan dengan kemauan sekolah untuk dapat lebih terbuka dan tidak menerapkan sistem tertutup dalam berbagai hal, terutama dalam pertanggungjawaban keungan yang diperoleh dari masyarakat, terutama masysrakat pengguna jasa kependidikanya. Sekolah bukan lagi menjadi sistem tertutup yang tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya, sekolah sudah menjadi sistem terbuka sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi dan disembunyikan dari masyarakat.

Berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, sekolah berusaha memberikan layanan memungkingkan, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja sekolah. Pencapaian kinerja sekolah dalam hal ini agar seluruh pencapaian tujuan sekolah yang merupakan bagian dari tujuan pendidikan secara menyeluruh dapat dicapai. Kinerja sekolah dalam kontek MBS, adalah kinerja pendidikan secara universal, yaitu tercapainya kinerja pembelajaran sehingga memungkinkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembanga secara profesional, yang pada saat bersamaan anak tumbuh berkembanga sesuai denga bakat, minit masing-masing sehingga anak mencapai tujuan lembaga pendidikan di mana anak tersebut sekolah.

Dapat ditegaskan bahwa semakin tinggi komitmen mutu yang di perjuangkan kepala sekolah, guru-guru dan komite sekolah serta masyarakat/orang tua dalam spectrum SMA Negeri 1 Matangkuli Aceh Utara, maka Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah untuk peningkatan mutu  akan semakin baik, semakin terpenuhi prinsip otonomi, transparansi, dan akuntabilitas berjalan dengan baik maka pimpinan sekolah, guru-guru dan karyawan dan pihak terkait dengan sekolah semakin kuat komitmennya menlajalankan program perbaikan mutu sekolah. Semakin besar dukungan kepemmimpinan, dewan  guru, komite sekolah, dan masyarakat dalam menjalankan prinsip dan teknik manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Matangkuli Aceh Utara maka sekolah ini semakin mencapai kualifikasi sekolah efektif yang menguntungkan semua pihak terkait dengan sekolah.

BAB V

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan hasil dari peneitian. Kesimpulan tersebut diambil setelah reduksi melalui beberapa temuan yang cukup matang, penelitian ini sangat menjujung tinggi objektivitas, sehingga hasil penelitian dapat bermamfaat bagi semua kalangan.

1.    Efektivitas manajemen berbasis sekolah dalam bidang kurikulum di SMA Negeri I Matangkuli didasarkan kepada strategi perencanaan suvervisi dan evaluasi yang sesua dengan visi dan misi sekolah yang dijabarkan dalam sasaran/tujuan sekolah. Berdasarkan tujuan inilah dibuat program sekolah dalam meningkatkan mutu yang dievaluasi melalui ujian dan evaluasi kinerja. Peningkatan mutu pengajaran dilakukan dengan membuka program tambahan jam pelajaran diluar kegiatan intrakurikuler, menetapakan disiplin waktu, pembagian tugas belajar sesuai dengan keahlian, dan disiplin administrasi pengajaran  sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut.

2.    Efektivitas manajemen berbasis sekolah dalam bidang kesiswaan dilakukan melalui disiplin, bakat seni, olah raga, mata pelajaran nasional, keterampilan bahasa inggris, keamanan dan budi pekerti.hal ini ditangani oleh wakil kepala sekolah bidamg kesiswaan bersama dengan dewan guru yang sesuai dengan tugasnya, dan secara otonomi pelaksanaanya di laporkan kepada kepala sekolah dan komite SMA Negeri I Matangkuli.

3.    Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang personalia  pada SMA Negeri I Matangkuli sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinanya dalam mengelola kependidikan yang tersedia disekolah. Dalam hal ini, penigkatan produktivitas dan prestasi anak didik dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia. Kepala sekolah dalam kaitanya dengan manajemen tenega kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi, maka kepala sekoah dituntut untuk mengerjakan intrumen pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan, dan komite pegawai untuk membantu kelancaran manajemen berbasis sekolah disekolah yang dipimpimnya.

B.  Rekomendasi

Berdasarkan temuan pembahasan diatas dapat dirumuskan berbagai rekomendasi mengenai aspek-aspek pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

1.    Kepala sekolah

Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalm mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinana kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat meujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-programyang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut mempunyayi kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.

2.    Guru dan komite sekolah

Guru dan komite sekolah secara bersama-sama ikut serta penyusunan manajemen untuk meningkatkan potensi belajar siswa dalam menyusu program perencanaan kegiatan. Kelemahan terlihat dari kemampuan yang dimiliki oleh guru dan komite dalam hal melayani penggunaan sumberdaya sekolah. Manajemen sekolah yang memberikan  kewenagan (otonomi) kepada warga sekolah dalam mengelola pendidikan pada tingkat sekolah.

3.      Dinas Pendidikan

Sebagai lembaga yang bertugas membina SMA Negeri I Matangkuli  Kabupaten Aceh Utara, diharapkan peran serta lebih besar perhatian terhadap keberadaan sekolah tersebut, sekolah yang tunduk dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara agar dapat mengupayakan perekrutmen siswa dan mpengadaan menambah biaya pengadaan fasilitas yang lebih baik demi tercapainya siswa yang bekualitas.

C.  Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapatlah dikemukakan saran-saran untuk mengembangkan manajemen berbasis sekolah pada SMA Negeri I Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Adapun saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.    Kepada pemegan otoritas di kecamatan matangkuli, yaitu kantor dinas pendidikan dan kebudayaan agar meningkatkan status Manajemen Berbasis Sekolah, dari anjuran menjadi keharusan.

2.    Kepala sekolah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan keterlibatan guru dalam merumuskan kebijakan dan program sekolah sehingga efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah untuk peningkatan mutu sekolah benar-benar dapat dilaksanakan oleh guru dengan penuh rasa tanggung jawab.

3.    Penanggun jasa pendidikan yaitu masyarakat, seharusnya secara aktif bahkan positif memberikan bantuan kesekolah agar setiap sekolah dapat memenuhi kebutuhanya untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif.

4.    Sebagai personil yang memiliki otonomi dalam penyelengaraan sekolah, seharusnya kepala sekolah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Tujuanya, agar kepala sekolah yang terpilih atau diangkat dapat menetapkan visi, misi dan nilai-nilai sekolah untuk dijadikan pedoman dalam memimpin persekolahan.

5.    Komite sekolah harus menjadi mitra sekolah, sehingga sekolah bisa lebih konsentrasi melakukan proses pembelajaran, sedangkan komite sekolah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sekolah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arikunto, (2002). Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: Bina Aksara

Depertemen Pendidikan Nasional (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1 Jakarta Depdikas.

Dedi, Hamid (2003) Undang- Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Purat Bahagia

Duhou, Abu Ibtisam (1999), School Based Management. Jakarta: Logos

Fakhri, Gaffar (1989), Perencanaan Pendidikan Teori dan Metologi, Jakarta P2LTK

Fattah,Nanang,(2000), Manajemen Berbasis Sekolah,Andira,Bandung.

_______(2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 2. Jakarta Depdiknas.

_______(2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 3. Jakarta Depdiknas.

Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (2001), Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi Daerah. Yogyakarta : Adicipta.

Lingcoln, Y. S and Guba, F.G (1985) Naturalistic Inquairy. New Delhi: Saga Publicatioan.

Mukhtar Dan Suparto, Widodo (2003) Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta : CV. Fijamas.

Mulyasa,(2002). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: CV. Remaja Rosdakarta.

Mulyasa, E, (2003), Manajemen Berbasis Sekolah, Rosda Karya, Bandung.

Mulyasa. E. (2004). Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.

Mulyana, Deddy (2004). Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nasution (1988) Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung : Tarsito.

Nurkolis, (2003), Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan aplikasi, PT. Gramedia, Jakarta.

Permadi, Dedi, (2001), Manajemen Berbasis Sekolah Dan Kepemimpinan Mandiri Kepala Sekolah, PT. Sara Panca Karya Nusa, Bamdung.

Satori, Dam’an (1999) Manajemen Berbasis Sekolah (School Baed Management) Basic Educational Project. Jawa Barat, bandung.

Salisbury, D, F. (1996). Five Technologies For Educational Chage, New Jersey: Educational Technology Publications, Englewood Campany.

Sidi, Indra Djati, (2003), Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Paramadina Jakarta.

Siagian, Sondang P. (1995). Manajemen Stratejik. Jakarta. Bina Aksara.

Siahaan,Amiruddin.dkk. (2006). Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Quantum Teaching.Ciputat.

Suryadi Ace (1998) Manajemen Pendidikan Nasional dalam Kerangka Kemandirian Bangsa. Idepdikbud. Jakarta.

Supriadi,dkk,(2001), Reformasi Pendidikan Dalam Kontek Otonomi Daerah, Adcita Karya Nusa,Yokyakarta.

Sujanto, Bedjo (2007). Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Sagung Seto, Jakarta

Tilaar, H. A. R (1992). Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan Bandung. PT Remaja Rosda Karya