Sabtu, 16 November 2024
Kumpulan Contoh Soal Polisi Pamong Praja CPNS 2024 & Jawabannya
1. Di suatu daerah x terdapat para pedagang liar yang
berjualan dengan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP
Kabupaten/Kota X telah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada para
pedagang liat tersebut. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah….
A. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh)
hari agar para pedagang liar tersebut menertibkan sendiri.
B. memberikan surat pernyataan pertama dalam waktu 3 (tiga)
hari agar pedagang liar tersebut memenuhi persyaratan izin yang diperlukan.
C. memberikan surat teguran pertama dalam waktu 7 (tujuh)
hari agar pedagang liar tersebut mengintrospeksi kesalahannya.
D. menertibkan secara paksa pedagang liar tersebut.
E. memungut retribusi keamanan dan perizinan sesuai
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku.
Jawaban: A
2. Anda merupakan seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
di sebuah Kabupaten X. Setelah menerima laporan pelaksanaan pembinaan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dari bawahan Anda, selanjutnya
laporan tersebut Anda teruskan kepada….
A. Asisten Pemerintahan
B. Sekretaris Daerah
C. Kepala Bagian Umum
D. Bupati
E. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
Jawaban: D
3. Urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam klasifikasi….
A. urusan pemerintahan absolut.
B. urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar.
C. urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar.
D. urusan pemerintahan konkuren pilihan yang berkaitan
dengan pelayanan dasar.
E. urusan pemerintahan umum.
Jawaban: B
4. Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat sejumlah salon
di Kabupaten A yang diduga menjadi salon plus-plus. Oleh sebab itu, maka Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten A mengadakan operasi untuk membuktikan laporan
masyarakat tersebut. Adapun setelah dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan
indikasi adanya usaha sampingan salon plus-plus sebagaimana laporan masyarakat.
Namun, dari hasil penyelidikan ada empat salon yang tidak mengantongi izin
gangguan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten A, sehingga
pimpinan operasi memberikan penjelasan kepada pemilik salon untuk segera
mengurus izin gangguan paling lambat lima belas hari, dan jika dalam batas
waktu tersebut belum melaksanakan pengurusan izin gangguan tersebut, maka akan
diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan studi kasus tersebut,
operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A termasuk
kedalam….
A. Penindakan yustisial
B. Penindakan preventif non yustisial
C. Operasi gagak
D. Operasi situasional
E. Operasi kondisional non preventif
Jawaban: B
5. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki ciri khas
tertentu yang melambangkan organisasi tersebut. Adapun dalam lambang Satuan
Polisi Pamong Praja terdapat tulisan praja wibawa yang memiliki makna….
A. Satuan Polisi Pamong Praja adalah abdi negara yang
berwibawa
B. Satuan Polisi Pamong Praja harus menjadi teladan bagi
masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan nasional
C. Satuan Polisi Pamong Praja harus menjadi pengayom dan
penegak bangsa
D. Satuan Polisi Pamong Praja setia terhadap Pancasila dan
UUD 1945
E. Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai yang memegang
amanah dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
Jawaban: C
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk
melaksanakan penanganan dalam kegiatan demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar
besar dan kerusuhan massa. Adapun kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum
yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu disebut….
A. demonstrasi
B. pawai
C. rapat umum
D. mimbar bebas
E. kerusuhan massa
Jawaban: D
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam rangka menegakkan peraturan daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
Adapun hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja diperingati setiap tanggal….
A. 3 Maret
B. 5 Maret
C. 3 Mei
D. 5 Mei
E. 8 Juni
Jawaban: A
8. Satlinmas adalah satuan khusus yang dibentuk pada tingkat
desa dan merupakan mitra kerja Satpol PP dalam melaksanakan pelindungan
masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satlinmas dibagi menjadi beberapa regu
sebagaimana berikut, kecuali….
A. regu dapur umum
B. regu penyelamatan dan evakuasi
C. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran
D. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini
E. regu pelindungan masyarakat
Jawaban: E
9. Dalam Peraturan Daerah mengenai ketenteraman dan
ketertiban umum di suatu Kabupaten X, disebutkan bahwa setiap orang atau badan
dilarang untuk mengotori dinding, tembok, jembatan, halte, dan fasilitas umum
lainnya dengan coretan-coretan. Coretan-coretan ilegal yang seringkali
mengotori dinding, tembok, jembatan, halte, dan fasilitas umum lainnya
dinamakan dengan….
A. absenteisme
B. daltonisme
C. despotisme
D. chauvinisme
E. vandalisme
Jawaban: E
10. Dalam penindakan yustisial, bahwa pelanggar peraturan
daerah yang sengaja tidak memenuhi panggilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Polisi Pamong Praja dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Adapun peraturan yang berkenaan dengan hal tersebut tercantum pada….
A. Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
B. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
C. Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
D. Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
E. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Jawaban: B
11. Perhatikan nama-nama jenjang karir Polisi Pamong Praja
berikut ini!
1. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda.
2. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula.
3. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Utama.
4. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Terampil.
5. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Mahir.
6. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama.
7. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Penyelia.
Jenjang karir secara berurutan yang dapat ditempuh oleh
seorang Polisi Pamong Praja Keterampilan adalah….
A. 2-5-4-3
B. 2-4-5-7
C. 6-1-7-4
D. 6-2-7-3
E. 2-1-4-7
Jawaban: B
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memuat tentang
ketentuan berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibagi atas IX bab
dan 37 pasal. Adapun bab IV dalam peraturan pemerintah tersebut memuat
ketentuan tentang….
A. koordinasi
B. kewajiban pemerintah daerah
C. tugas, fungsi, dan wewenang
D. sumber daya manusia
E. pembentukan dan organisasi
Jawaban: D
13. Untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat, maka di setiap provinsi kabupaten/kota dibentuk Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Adapun pembentukan Satpol PP di provinsi dan kabupaten/kota
ditetapkan dengan….
A. keputusan gubernur dan keputusan bupati/walikota
B. instruksi gubernur dan instruksi bupati/walikota
C. peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota
D. peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah
kabupaten/kota
E. peraturan bersama gubernur dan bupati/walikota
Jawaban: D
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja
yang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan
daerah menyampaikan hasil penyidikannya kepada….
A. Kepala Daerah
B. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
C. Penuntut Umum
D. Menteri Dalam Negeri
E. Menteri Pertahanan
Jawaban: C
15. Dalam pelatihan dasar, seorang Calon Polisi Pamong Praja
dibekali nilai-nilai positif untuk membentuk karakter unggul dalam mendukung
pelaksanaan tugasnya. Adapun nilai-nilai tersebut, yaitu ANEKA yang merupakan
singkatan dari….
A. akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu,
dan anti korupsi
B. agamis, nasionalisme, etika pemerintahan, komitmen kerja,
dan anti korupsi
C. andal, negarawan, etika positif, kinerja pemerintahan,
dan anti korupsi
D. agamis, nasionalisme, etika pemerintahan, komitmen mutu,
dan anti korupsi
E. aktif, non-koruptif, etika positif, komitmen kerja, dan
anti indisipliner
Jawaban: A
16. Di bawah ini adalah ketentuan umum dalam tugas
penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP, kecuali ….
A. Razia dilakukan setelah mendapat izin badan hukum
setempat
B. Setiap penindakan dilakukan dengan tidak melanggar HAM
C. Setiap penindakan mempunyai landasan hukum
D. Setiap penindakan tidak menimbulkan korban/kerugian pada
pihak manapun
E. Setiap penindakan dilaksanakan sesuai prosedur
Jawaban: A
17. Tujuan disusunnya standar operasional prosedur Satpol PP
adalah ….
A. Sebagai pedoman pengamanan obyek operasi
B. Sebagai pedoman pengamanan subyek operasi
C. Sebagai pedoman dalam menerima perintah dari
gubernur/bupati
D. sebagai pedoman melaksanakan tugas
E. Sebagai pedoman menjaga hubungan baik dengan sasaran
operasi
Jawaban: D
18. Operasi yustisi penegakkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah dilakukan setelah memenuhi unsur-unsur yang menjadi
persyaratan dilakukannya operasi, yaitu ….
A. Telah ditemukan Pelanggaran Perda
B. Telah ditemukan pelanggaran Keputusan Kepala Daerah
C. Telah dilakukan teguran I
D. Telah dilakukan teguran II
E. Semua jawaban
Jawaban: E
20. Moto Polisi Pamong Praja adalah “Praja Wibawa” yang
berarti .....
A. Pemerintahan yang berwibawa harus dikembalikan kepada
tujuan dasar atau khitahnya.
B. Abdi Utama bagi Nusa Bangsa
C. Di darat dan di laut kita jaya
D. Prajurit yang tiada tanding
E. Sayap Tanah Air
Jawaban: A
21. Sdr. Anwar, S.Sos., M.Si merupakan pegawai negeri sipil
polisi pamong praja dengan pangkat dan golongan Pembina, IV/a. Berdasarkan
hasil penilaian dari tim penilai memperoleh angka kredit 426. Berdasarkan hal
tersebut, maka pegawai negeri sipil bersangkutan dapat menjadi Polisi Pamong
Praja Keahlian dengan jenjang….
A. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
B. Polisi Pamong Praja Ahli Muda
C. Polisi Pamong Praja Ahli Madya
D. Polisi Pamong Praja Ahli Utama
E. Polisi Pamong Praja Ahli Penyelia
Jawaban: C
22. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah
proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan
mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon
di kota .....
A. Jakarta
B. Bandung
C. Surabaya
D. Yogyakarta
E. Madiun
Jawaban: D
23. Menurut Aristoteles, secara garis besar keadilan dibagi
menjadi dua macam. Adapun
keadilan yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu tanpa
melihat kedudukan
sosial, jenjang pendidikan, dan jabatan seseorang disebut….
A. keadilan distributif
B. keadilan komutatif
C. keadilan ekstraktif
D. keadilan regulatif
E. keadilan regresif
Jawaban: B
24. Sejarah Polisi Pamong Praja didirikan pada tanggal....
A. 2 Januari 1945
B. 3 Maret 1950
C. 3 April 1948
D. 28 Oktober 1948
E. 16 Agustus 1950
Jawaban: B
25. Angka kredit yang diperoleh dari mengikuti pendidikan
sekolah serta mendapatkan ijazah SLTA atau jenjang pendidikan sederajat
adalah….
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 30
Jawaban: D
26. Dalam melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko
yang tinggi, maka polisi pamong praja dapat meminta bantuan personel dan
peralatan dari….
A. Kementerian Dalam Negeri
B. Kejaksaan Republik Indonesia
C. Mahkamah Agung Republik Indonesia
D. Tentara Nasional Indonesia
E. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Jawaban: D
27. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Polisi Pamong
Praja adalah menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Makna dari kata
menindak dalam wewenang sebagaimana dimaksud, yaitu….
A. melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk diproses melalui peradilan
B. melakukan tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan
terhadap para pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
C. melakukan tindakan berupa pemberian surat teguran
terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
D. melakukan tindakan berupa pemberian surat peringatan
terhadap pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
E. melakukan tindakan penjagaan dan pemulihan terhadap pihak
yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, namun tidak sampai
proses peradilan
Jawaban: A
28. Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial
sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal ......
A. Jan Pieterszoon Coen
B. Herman Willem Daendels
C. Pieter Both
D. Van Der Capellen
E. Van Den Bosch
Jawaban: C
29. Tugas dari seorang PPNS Polisi Pamong Praja adalah
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan-perundangan.
Pengertian dari penyidikan adalah….
A. serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan.
B. tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan
negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim
di sidang pengadilan.
C. serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.
D. serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan
memutus tindak pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di
sidang pengadilan.
E. pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum.
Jawaban: C
30. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU
No ....
A. UU No 2/1971
B. UU No 5/1972
C. UU No 8/1973
D. UU No 5/1974
E. UU No 5/1978
Jawaban: D
31. Untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti
dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokokpokok Kepolisian. Maka padatahun
1962, nama Detasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi....
A. Kesatuan Pagar Baya
B. Kesatuan Pagar Praja
C. Kesatuan Polisi Daerah
D. Penjaga Keamanan Kapanewon
E. Detasemen Polisi Keamanan Daerah
Jawaban: A
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor….
a. 4200
b. 5013
c. 6205
d. 7023
e. 8055
Jawaban: C
33. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan
perangkat daerah di bidang....
A. Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
dan Perlindungan Masyarakat
B. Penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum
C. Hukum perdata
D. Pertahanan
E. Semua jawaban benar
Jawaban: A
34. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja
dipimpin oleh ......
A. Bupati/Walikota
B. Ketua DPRD
C. Sekretaris Daerah
D. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DPRD
E. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
Jawaban: E
35. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian
organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung
keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
pembentukan yang pertama pada tangga l....
A. 18 Agustus 1945
B. 22 Agustus 1945
C. 30 Oktober 1948
D. 10 November 1948
E. 28 Oktober 1949
Jawaban: C
36. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin
oleh ....
A. Gubernur
B. Ketua DPRD
C. Sekretaris Daerah
D. Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah
E. Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala DPRD
Jawaban: D
37. Dalam rangka mendukung kerja Satuan Polisi Pamong Praja,
maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan
prasarana minimal yang meliputi hal-hal berikut ini, kecuali….
A. gedung kantor
B. kendaraan roda dua
C. kendaraan roda empat
D. perlengkapan operasional
E. rumah dinas
Jawaban: C
38. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat ketentuan bahwa dalam melaksanakan
penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai….
A. Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah daerah
B. Unit bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah daerah
C. Juru Sita Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah daerah
D. Kepala Regu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah daerah
E. Komandan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah daerah
Jawaban: A
39. UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah
terdapat pada pasal ....
A. Pasal 16 UUD 1945
B. Pasal 17 UUD 1945
C. Pasal 18 UUD 1945
D. Pasal 19 UUD 1945
E. Pasal 20 UUD 1945
Jawaban: D
40. Yang bukan merupakan persyaratan untuk diangkat menjadi
Polisi Pamong Praja adalah ....
A. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas atau yang setingkat
B. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam
puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima
sentimeter) untuk perempuan
C. Pendidikan berasal dari sekolah atau perguruan tinggi
yang terakreditasi
D. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
E. Semua jawaban salah
Jawaban: C